Seorang pedemo perempuan membawa papan bertuliskan, Yoon Suk Yeol harus lengser, dalam aksi damai di Seoul, Rabu (4/12/2024), buntut dari darurat militer yang diumumkan Presiden Korea Selatan. (AFP/PHILIP FONG)
Norton News – Dilansir dari Kompas.com, Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) di Korea Selatan pada Jumat (6/12/2024) menyerukan pencopotan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya setelah kekacauan akibat pemberlakuan darurat militer yang kontroversial.
Pada Selasa (3/12/2024) malam, Presiden Yoon menangguhkan pemerintahan sipil dengan mendeklarasikan darurat militer, tetapi kebijakan tersebut dibatalkan oleh parlemen setelah anggota parlemen menghadapi tentara yang dikerahkan ke gedung parlemen. Ribuan warga juga turun ke jalan memprotes kebijakan tersebut.
“Melihat fakta-fakta yang muncul, penangguhan tugas Presiden Yoon Suk Yeol diperlukan segera untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han Dong-hoon, salah satu pemimpin PPP, seperti dikutip AFP.
Han memperingatkan bahwa Yoon mungkin kembali mencoba menggulingkan pemerintahan sipil. Ia juga menyoroti bahwa Presiden Yoon tampaknya tidak menyadari tindakan darurat militer yang ilegal, serta gagal menindak pejabat militer yang terlibat dalam intervensi tersebut.
Bukti dan Tuduhan
Han mengklaim bahwa ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pada Selasa malam, Presiden Yoon memerintahkan penangkapan sejumlah politisi terkemuka dan menempatkan mereka di fasilitas penahanan. Rekaman kamera keamanan yang dirilis anggota parlemen oposisi, Jo Seung-lae, menunjukkan upaya tentara menangkap pemimpin oposisi Lee Jae-myung, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, serta ketua PPP, Han Dong-hoon.
Mosi Pemakzulan
Blok oposisi telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon yang akan diputuskan melalui pemungutan suara pada Sabtu malam. Untuk meloloskan mosi ini, diperlukan mayoritas dua pertiga suara di parlemen yang beranggotakan 300 orang. Saat ini, oposisi memiliki 192 kursi, sedangkan PPP memiliki 108 kursi.
Han Dong-hoon, yang awalnya mendukung Yoon, kini menunjukkan sikap berbeda. Komentarnya mencerminkan kekhawatiran serius bahwa Presiden Yoon dapat mengumumkan darurat militer lagi, terutama setelah terungkap adanya penggunaan badan intelijen untuk menangkap politisi.
Respon Publik dan Internasional
Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa dukungan untuk Presiden Yoon merosot ke angka terendah, yaitu 13 persen. Sementara itu, laporan media menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin membatalkan rencana kunjungannya ke Korea Selatan minggu depan di tengah situasi politik yang memanas.
Menurut Shin Yul, profesor ilmu politik dari Universitas Myongji, tindakan Partai Kekuatan Rakyat untuk mendukung pemakzulan Yoon menunjukkan bahwa mereka menganggap situasi ini sangat serius dan berpotensi menimbulkan ancaman lebih besar bagi stabilitas negara.
You must be logged in to post a comment Login