Makassar,NortonNews.com — Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa untuk membela Jusuf Kalla (JK) di kantor PSI Sulawesi Selatan, menyusul laporan dugaan pelecehan agama terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 tersebut.
Menanggapi hal itu, pihak keluarga JK mengimbau agar rencana unjuk rasa tersebut tidak dilakukan karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta berpotensi merusak kerukunan.
“Kami menegaskan dan mengajak agar bentuk simpati serta dukungan tidak diwujudkan melalui unjuk rasa yang dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian.
Kita harus bersama-sama menjaga kerukunan,” ujar Chief Legal & Sustainability Officer KALLA, Subhan Djaya Mappaturung, mewakili keluarga JK, dalam keterangannya, Jumat (17/4).
Subhan mengatakan bahwa setiap gerakan massa harus tetap mengedepankan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi atau diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi saat ini.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa masyarakat luas telah memahami dengan baik rekam jejak Jusuf Kalla dalam pemerintahan, termasuk perannya sebagai inisiator perdamaian dalam konflik Ambon dan Poso.
Dilansir dari CNN Indonesia – Subhan juga meminta pihak berwenang untuk mengantisipasi agar aksi-aksi yang mengatasnamakan Jusuf Kalla tidak sampai terjadi, demi menjaga kedamaian dan stabilitas di tengah masyarakat.
“Sekali lagi kami tegaskan agar masyarakat tidak terprovokasi dan tidak mengikuti ajakan maupun seruan unjuk rasa yang mengatasnamakan pembelaan atau dukungan terhadap Bapak Jusuf Kalla,” ujarnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla dilaporkan oleh Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat, ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran atas ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026.
Sahat sendiri menjabat sebagai Ketua Umum GAMKI periode 2023–2026 setelah terpilih dalam Kongres XII GAMKI di Gereja Maranatha Ambon pada 19 Mei 2023, serta sempat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PSI Sumatera Utara pada Januari 2026.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan bahwa partainya tidak terlibat dalam pelaporan tersebut.
“PSI tidak punya urusan dengan pelaporan-pelaporan terhadap Pak Jusuf Kalla,” kata Ahmad Ali usai bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Kamis (16/4).
Ahmad Ali yang juga sesama pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) bersama JK, menyatakan akan berupaya memediasi pihak-pihak yang berselisih agar situasi tidak semakin memanas.
“Sahat adik saya, Pak JK adalah kakak saya. Insyaallah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertemukan dan memediasi agar keriuhan ini bisa diselesaikan,” ujarnya.
You must be logged in to post a comment Login