Khaled Meshal menegaskan bahwa keberadaan Hamas akan tetap bertahan selama Israel masih menguasai wilayah Palestina.

Doha,NortonNews-Tokoh senior Hamas, Khaled Meshal, menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan dibubarkan maupun menghentikan perlawanan bersenjata selama Israel masih menduduki wilayah Palestina.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Meshal ketika proses gencatan senjata di Gaza tengah memasuki tahap kedua.

Dalam konferensi pers yang digelar di Doha, Qatar, Meshal dengan tegas menolak wacana pelucutan senjata Hamas serta campur tangan pihak asing dalam pemerintahan Palestina.

“Selama penjajahan masih berlangsung, perlawanan akan tetap ada. Perlawanan merupakan hak masyarakat yang hidup di bawah pendudukan dan menjadi hal yang dibanggakan oleh banyak bangsa,” kata Meshal, sebagaimana dilaporkan AFP pada Kamis (12/2/2026).

Ia turut menegaskan bahwa upaya untuk mengkriminalkan Hamas maupun persenjataan yang mereka miliki merupakan hal yang tidak dapat diterima. Bagi Hamas, senjata bukan hanya sarana bertempur, tetapi juga lambang perlawanan terhadap pendudukan.

Dilansir Dari I News- Pernyataan Meshal tersebut menjadi penegasan bahwa Hamas tidak berniat membubarkan diri, meskipun menghadapi tekanan internasional—termasuk dari Amerika Serikat (AS)—agar kelompok itu dilucuti sebagai bagian dari perjanjian damai jangka panjang di Gaza.

Mantan pemimpin Hamas tersebut menyatakan bahwa Gaza merupakan hak masyarakat Gaza dan seluruh rakyat Palestina. Oleh sebab itu, Hamas menolak segala bentuk pemerintahan yang berada di bawah kendali pihak luar.

“Gaza adalah milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima campur tangan atau pemerintahan asing,” tegasnya.

Gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat kini memasuki tahap yang menentukan. Pada fase kedua, Hamas dijadwalkan untuk melakukan pelucutan senjata seiring dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap.

Namun, Hamas berkali-kali menegaskan bahwa pelucutan senjata merupakan batas yang tidak dapat dinegosiasikan. Meski begitu, kelompok tersebut sempat memberi sinyal adanya kemungkinan menyerahkan persenjataan kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa mendatang, bukan kepada Israel maupun pihak asing.