JAKARTA, Norton news.com– Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendesak agar pemulihan layanan dasar bagi warga di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara segera dipercepat setelah bencana banjir melanda wilayah Sumatera.
“Anggaran sudah dicairkan dan kebijakan telah ditetapkan. Jangan sampai proses pemulihan kembali terhambat oleh pola lama,” ujar Azis dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).
Ia menegaskan, dana rehabilitasi kini telah siap digunakan seiring terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Pemerintah pusat, lanjutnya, telah melakukan realokasi anggaran serta menambah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dengan total nilai lebih dari Rp 10 triliun.
Menurut Azis, langkah tersebut menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk segera hadir dan bergerak cepat dalam situasi darurat.
Karena itu, Azis Subekti berharap laju pemulihan bisa selaras dengan kebutuhan masyarakat terdampak serta kecepatan pencairan anggaran. Ia menilai percepatan menjadi penting mengingat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah masih relatif rendah, yakni sekitar 25 persen dari total alokasi Rp 85 triliun.
Menurutnya, persoalan yang kini dihadapi bukan lagi terkait ketersediaan dana, melainkan menyangkut kemampuan dan fokus dalam pelaksanaan di lapangan.
Dilansir dari KOMPAS.com -Ia juga menegaskan bahwa tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) harus benar-benar difokuskan untuk pemulihan, bukan sekadar menambah ruang fiskal daerah secara umum. Dana tersebut perlu diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, memulihkan akses ekonomi lokal, serta mengembalikan layanan dasar yang terdampak bencana. Jika prioritas tidak diperjelas, ia khawatir anggaran sudah bergerak tetapi proses pemulihan tetap berjalan lambat.
Selain itu, ia menyoroti tata kelola pemerintah daerah yang masih mengikuti prosedur normal, seperti perubahan APBD yang berlapis, proses pengadaan yang memakan waktu, dan koordinasi lintas wilayah yang belum terintegrasi dengan baik. Menurutnya, dalam kondisi pascabencana, keterlambatan administrasi bukan hanya masalah teknis, melainkan juga menyangkut keadilan sosial, karena masyarakat yang terdampak tidak bisa menunggu sesuai alur birokrasi.Selain itu, Azis Subekti menilai bahwa indikator keberhasilan kebijakan saat ini masih terlalu terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pemulihan yang nyata di lapangan.Ia menegaskan bahwa masyarakat menanti hasil konkret, seperti ketersediaan air bersih yang kembali normal, akses jalan yang dapat dilalui, layanan kesehatan yang pulih, serta sekolah yang kembali aman dan berfungsi bagi anak-anak.
Ia pun menyarankan agar pemerintah daerah melakukan perubahan dalam praktik dan arah kebijakan. Azis Subekti menekankan bahwa ke depan, orientasi kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan yang lebih nyata di lapangan.
Menurutnya, terdapat tiga langkah yang bisa diterapkan. Pertama, pemerintah provinsi perlu memainkan peran kepemimpinan yang lebih kuat dan tegas dalam mengoordinasikan serta mengarahkan proses pemulihan secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa percepatan persetujuan perubahan anggaran serta pemberian ruang diskresi yang terukur bagi kepala daerah menjadi faktor penting agar kebijakan darurat tidak terhambat oleh prosedur administratif yang terlalu panjang dan berjenjang.
Ketiga, ia menilai bahwa ukuran keberhasilan tidak boleh hanya sebatas pada tingkat serapan anggaran, tetapi harus mencakup dampak nyata dari proses pemulihan.
Transparansi yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar laporan keuangan, dinilai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pemerintah daerah bekerja lebih disiplin dan efektif.
Azis Subekti menegaskan bahwa dalam situasi pascabencana, tantangan bagi negara bukan terletak pada besarnya dana yang dialokasikan, melainkan pada kemampuan untuk mengubah kebijakan dan anggaran tersebut menjadi pemulihan nyata yang menghidupkan kembali aktivitas masyarakat.
You must be logged in to post a comment Login