NortonNews.com – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons perbandingan ketahanan stok BBM antara Indonesia dan Jepang yang ramai diperbincangkan publik.
Saat ini, kapasitas penyimpanan BBM Indonesia diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 25–26 hari, dengan rencana peningkatan hingga 90 hari. Sementara itu, Jepang yang luas wilayahnya lebih kecil justru memiliki cadangan energi yang mampu bertahan sampai 254 hari.
Isu itu mencuat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Insiden ini memicu balasan tegas Tehran dengan menutup jalur strategis Selat Hormuz, yang menyebabkan terganggunya pasokan minyak global karena sebagian besar perdagangan energi dunia melalui wilayah tersebut
Menurut Bahlil Lahadalia, selisih tersebut bukan semata soal kemampuan impor, melainkan karena keterbatasan kapasitas penyimpanan (storage) di dalam negeri.
“Kalau kita impor sebanyak itu seperti Jepang, mau disimpan di mana? Itu yang jadi persoalan kita,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/3/2026).
Pemerintah Siapkan Pembangunan Storage Baru
Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kapasitas penyimpanan energi nasional saat ini memang belum cukup untuk menampung cadangan dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas storage agar mampu memenuhi kebutuhan hingga 90 hari atau sekitar tiga bulan, sesuai standar internasional.
Saat ini, studi kelayakan tengah dilakukan dan proyek tersebut ditargetkan mulai dibangun pada 2026 dengan rencana lokasi di Sumatera.
Meski demikian, Bahlil memastikan kondisi stok energi nasional tetap aman. Ia menyebut cadangan minyak mentah (crude), BBM, dan LPG masih berada di atas batas minimum ketahanan nasional yang ditetapkan selama 23 hari. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, ia menegaskan pasokan energi dalam kondisi terkendali dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Stok Batu Bara Aman, Produksi Ditata Ulang
Dilansir dari KOMPAS.com- Selain BBM, Bahlil Lahadalia memastikan pasokan batu bara untuk PLTU milik PT PLN (Persero) dalam kondisi aman hingga April 2026.
“Untuk kebutuhan PLN, sampai Maret–April tidak ada masalah,” ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa.
Ia menambahkan, pemerintah terus memantau kebutuhan batu bara PLN seiring penyesuaian target produksi nasional 2026. Kuota produksi tahun depan ditetapkan sekitar 600 juta ton, lebih rendah dibanding realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Penyesuaian ini dilakukan melalui pembatasan kuota dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masing-masing perusahaan.
Menurut Bahlil Lahadalia, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan batu bara agar harga bisa terkoreksi secara sehat.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin sumber daya dijual terlalu murah. Karena itu, penataan RKAB dilakukan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk PT PLN (Persero).
You must be logged in to post a comment Login