Desa Tanpa Dolar dan Retorika Prabowo

NortonNews.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026 langsung menjadi viral. Menanggapi kekhawatiran publik terkait naiknya dolar Amerika Serikat, ia menyampaikan dengan ringan, “orang desa tidak pakai dolar.

” Ucapan tersebut terdengar sederhana, dekat dengan rakyat, bahkan mengundang tawa dan tepuk tangan hadirin. Namun, di balik itu muncul persoalan yang lebih serius.

Saat krisis ekonomi dijawab dengan penyederhanaan narasi, politik tampak bergeser dari pendekatan rasional menuju gaya populisme yang emosional.

Pernyataan itu tidak hanya bisa dipahami sebagai seloroh spontan, melainkan juga mencerminkan cara kekuasaan memandang rakyat.

Dalam kalimat singkat tersebut terlihat upaya negara membangun kesan bahwa masyarakat kecil seolah berada di luar pengaruh sistem kapitalisme global.

Desa kerap diposisikan sebagai benteng moral ekonomi nasional: sederhana, tangguh menghadapi krisis, dan seolah terhindar dari gejolak pasar global. Namun, apakah gambaran itu benar adanya? Pada titik ini, pidato Presiden Prabowo tidak cukup dibaca sebagai sekadar hiburan politik, melainkan sebagai sebuah gejala ideologis.

Dalam What Is Populism?, Jan-Werner Müller menjelaskan bahwa populisme bekerja dengan membangun oposisi moral antara “rakyat yang murni” dan “elite yang rumit” (Müller, 2016).

Dalam kerangka ini, rakyat tidak dipahami sebagai kelompok sosial yang kompleks, melainkan sebagai simbol politik yang emosinya terus dijaga dan dimobilisasi. Pada pidato Presiden Prabowo di Nganjuk, figur “orang desa” muncul sebagai simbol tersebut.

Dilansir dari Kompas.com – Melalui pernyataannya, Presiden Prabowo seolah membangun narasi bahwa masyarakat desa hidup dalam ekonomi nyata yang sederhana, berlawanan dengan ekonomi global yang dianggap abstrak.

Sekilas, narasi ini tampak patriotik dan membumi. Namun persoalannya, realitas ekonomi Indonesia saat ini tidak pernah benar-benar terlepas dari pengaruh dolar Amerika Serikat.

Petani di desa memang tidak melakukan transaksi langsung menggunakan dolar Amerika Serikat. Namun, harga pupuk yang mereka gunakan sangat dipengaruhi oleh impor bahan baku global.

Begitu pula harga BBM yang terkait dengan dinamika geopolitik minyak dunia. Biaya pakan ternak, obat-obatan, hingga ongkos distribusi dan logistik juga tidak lepas dari fluktuasi nilai tukar dolar.

Bahkan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok di warung desa sering kali merupakan dampak berantai dari sistem ekonomi global yang bekerja secara tidak langsung.

Dengan demikian, ketika Presiden menyatakan “orang desa tidak pakai dolar,” persoalannya bukan pada benar atau salah secara harfiah. Yang menjadi sorotan adalah adanya penyederhanaan realitas.

Negara tampak mereduksi persoalan ekonomi yang kompleks menjadi sekadar persoalan persepsi atau psikologi massa.