Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Terungkap, LSP Jadi Sorotan

Jakarta ,NortonNews –  Mabes Polri akhirnya buka suara mengenai kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi kepolisian yang diduga terseret dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pejabat negara.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Syafrudin mengungkapkan bahwa Bareskrim telah menangani perkara dugaan tindak pidana ilegal, penghapusan data elektronik, hingga akses tanpa hak yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan di luar prosedur.

Dalam proses penanganan kasus tersebut, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing memiliki inisial LSP, ASN, dan LH.

“Ketiganya diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, LSM, dan pengusaha,” kata Asep dalam konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan identitas lengkap ketiga tersangka, termasuk sosok berinisial LSP. Nama dengan inisial tersebut kemudian menjadi perbincangan di kalangan media karena dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang memastikan dugaan keterkaitan tersebut. Oleh sebab itu, identitas para tersangka tetap perlu mengacu pada informasi resmi dari penyidik.

Kronologi Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo

Asep menerangkan bahwa dugaan praktik penyadapan di luar prosedur tersebut diperkirakan berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para tersangka diduga memberikan perintah untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti tahapan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Modus yang digunakan diduga dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sebuah server link tanpa terlebih dahulu melewati proses verifikasi.

Nomor-nomor tersebut selanjutnya diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa didasari prosedur penegakan hukum yang semestinya.

Dugaan pelanggaran kembali terjadi pada Oktober 2026. Saat itu, para tersangka disebut memerintahkan penghapusan sistem yang terkoneksi dengan link tersebut.

Seseorang yang mengetahui adanya dugaan aktivitas ilegal itu kemudian melaporkannya kepada kepolisian pada 23 Oktober 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan hingga akhirnya meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

Untuk mendalami kasus ini, penyidik telah meminta keterangan dari 10 orang saksi serta tiga saksi ahli.

Sebanyak 11 Ponsel dan Perangkat Elektronik Disita Polisi

Dalam rangka mengumpulkan bukti, penyidik turut mengamankan sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dari hasil penyidikan, barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Asep menjelaskan bahwa proses pengumpulan barang bukti dilakukan menggunakan metode penyelidikan ilmiah atau scientific investigation.

“Kita melakukan penyitaan barang bukti HP 11 unit, satu unit iPad, dan flashdisk empat buah berdasarkan scientific investigation,” ungkapnya.

Seluruh perangkat elektronik tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk menelusuri dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin, serta tindakan penghapusan data elektronik.

Sejumlah Perwira Tinggi Polri Turut Menjadi Perhatian

Sebelum keterangan resmi Mabes Polri disampaikan, media sosial lebih dahulu diramaikan oleh kabar mengenai dugaan pengamanan sejumlah perwira kepolisian berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), Brigadir Jenderal (Brigjen), hingga Komisaris Besar (Kombes).

Beberapa nama yang ikut disebut dalam informasi yang beredar di antaranya Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Nunung Syaifuddin, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta.

Sumber Afu.id sebelumnya mengungkapkan bahwa nama-nama tersebut diduga telah berstatus tersangka dan dikaitkan dengan penempatan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Tak hanya itu, seorang perwira menengah berpangkat Kombes dengan inisial FR bersama empat anggota kepolisian lainnya juga disebut-sebut terlibat dalam perkara tersebut.

Kendati demikian, informasi mengenai status hukum, identitas, maupun penahanan masing-masing nama tersebut belum dapat disamakan dengan keterangan resmi Mabes Polri yang baru mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan LH.

Di tengah berkembangnya kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut disebut sebagai pihak yang menjadi sasaran penyadapan. Dugaan aktivitas itu juga dikabarkan berhubungan dengan sebuah rumah di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Muncul Dugaan Keterlibatan Penyidik KPK

Kasus dugaan penyadapan ini juga memunculkan informasi mengenai kemungkinan adanya keterlibatan anggota Polri yang saat ini bertugas sebagai penyidik aktif di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa nama dikabarkan masuk dalam lingkaran perkara tersebut, meskipun identitasnya belum disampaikan secara terbuka dan disebut masih menjalankan tugas di lembaga antirasuah.

Akan tetapi, dugaan keterlibatan penyidik KPK tersebut masih memerlukan penjelasan dan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian maupun KPK.

Perkara ini menjadi perhatian masyarakat lantaran aktivitas penyadapan yang diduga dilakukan tanpa prosedur disebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Kini, proses penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri menjadi sorotan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, metode yang digunakan dalam menjalankan penyadapan, serta motif di balik dugaan tindakan ilegal tersebut.