JAKARTA, NORTON NEWS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial dan menarasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijemput paksa oleh penyidik.
KPK menegaskan bahwa video tersebut tidak berkaitan dengan tindakan penjemputan paksa oleh tim penyidik. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang telanjur menyebar di tengah masyarakat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa rekaman yang beredar tidak menunjukkan tindakan penyidik KPK membawa Nusron Wahid untuk menjalani pemeriksaan.
“Terkait video tersebut, itu bukan video terkait dengan jemput paksa ataupun tim KPK yang membawa yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (21/10/2026).
KPK Pertimbangkan Pemanggilan Ulang Nusron Wahid
Di tengah beredarnya video tersebut, KPK masih memproses langkah lanjutan untuk meminta keterangan Nusron Wahid sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Kabupaten Bogor.
Budi menjelaskan bahwa penyidik masih mempertimbangkan sejumlah langkah, termasuk kemungkinan mengirimkan surat panggilan kembali serta menerbitkan surat perintah membawa apabila diperlukan.
“Yang pasti saat ini penyidik masih proses untuk upaya-upaya berikutnya, termasuk kemungkinan untuk menerbitkan surat panggilan lagi, apakah kemudian juga nanti beserta dengan surat perintah membawa atau seperti apa, nanti kita akan lihat perkembangannya,” terang Budi.
KPK berharap Nusron dapat bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan oleh penyidik. Keterangannya dinilai penting untuk membantu mengungkap perkara secara menyeluruh.
“Tentu kami berharap yang bersangkutan kooperatif dalam proses hukum, khususnya yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN ini. Keterangan Saudara NW selaku Menteri ATR/BPN dibutuhkan oleh penyidik untuk menjelaskan bagaimana duduk persoalan ini secara utuh, bagaimana peran dari masing-masing tersangka, bagaimana peran dari para pihak,” jelasnya.
Nusron Wahid Dua Kali Tidak Memenuhi Panggilan KPK
Sebelumnya, Nusron Wahid telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Pada pemanggilan pertama, Nusron dilaporkan tidak hadir karena memiliki agenda lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan kemudian dijadwalkan kembali pada 15 Oktober 2026, tetapi ia kembali tidak hadir karena sedang berada di luar negeri.
Ketidakhadiran tersebut membuat penyidik mempertimbangkan langkah berikutnya untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.
Meski demikian, KPK menegaskan bahwa video yang beredar dengan narasi Nusron dijemput paksa bukanlah bukti bahwa tindakan tersebut telah dilakukan oleh penyidik.
KPK Masih Dalami Dugaan Suap Pengurusan HGB
Dilansir dari Liputan6, Perkara yang menjadi latar belakang pemanggilan Nusron berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, yang turut melibatkan sejumlah pihak dari lingkungan ATR/BPN dan pihak swasta.
Dalam proses penyidikan, KPK membutuhkan keterangan para saksi untuk memperjelas kronologi perkara, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak langsung mempercayai narasi dalam video viral tanpa memeriksa kebenarannya melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
You must be logged in to post a comment Login