TEL AVIV, NortonNews.com – Ratusan warga Israel menggelar aksi demonstrasi di sejumlah wilayah untuk mendesak kelompok oposisi agar menjalin kerja sama politik dengan partai-partai Arab. Desakan tersebut muncul setelah hasil pemilihan umum belum menghasilkan kekuatan mayoritas yang jelas di parlemen. Para demonstran menilai kerja sama antara kelompok oposisi dan partai Arab dapat membuka peluang perubahan pemerintahan serta mengakhiri kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Aksi unjuk rasa berlangsung di Tel Aviv pada Sabtu (31/10/2026). Massa membawa berbagai poster yang menyerukan persatuan antara masyarakat Yahudi dan Arab dalam membangun pemerintahan baru. Mereka berharap perbedaan latar belakang dan identitas tidak menjadi penghalang bagi kelompok politik yang memiliki tujuan sama, yakni mendorong perubahan kepemimpinan di Israel.
Di lansir dari detikNews – yang mengutip laporan AFP pada Minggu (1/11/2026), partai-partai yang memiliki basis pemilih Arab memperoleh dukungan cukup besar dalam pemilihan umum. Peningkatan dukungan tersebut disebut berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap pernyataan dan kebijakan pemerintahan sayap kanan Netanyahu yang dinilai menyasar komunitas Arab.
Salah satu peserta demonstrasi di Tel Aviv, Ayelet Raz, menyampaikan bahwa masyarakat Arab yang jumlahnya sekitar 20 persen dari keseluruhan populasi Israel mempunyai hak untuk terlibat dalam kehidupan politik negara tersebut. Perempuan berusia 60 tahun yang bekerja sebagai psikolog itu menilai situasi politik saat ini dapat menjadi kesempatan untuk mendorong perubahan yang lebih nyata.
Raz juga mengkritik kepemimpinan Netanyahu. Menurutnya, perdana menteri yang telah memimpin Israel dalam periode terpanjang tersebut memiliki kemampuan politik untuk memengaruhi situasi demi mempertahankan kekuasaan. Ia berharap kelompok oposisi tidak menyia-nyiakan peluang untuk membentuk pemerintahan alternatif.
Dalam demonstrasi tersebut, Raz turut menyampaikan harapan agar Israel memberikan kesempatan lebih besar bagi terciptanya perdamaian. Ia mengingatkan bahwa konflik dan pertumpahan darah yang terus berlangsung hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat di kawasan tersebut.
Situasi politik Israel semakin menarik perhatian setelah pemilihan umum yang berlangsung pada Selasa tidak menghasilkan satu kelompok yang mampu menguasai mayoritas kursi parlemen. Parlemen Israel atau Knesset memiliki total 120 kursi. Tidak adanya satu blok politik yang memperoleh mayoritas membuat pembentukan pemerintahan baru membutuhkan kerja sama antarpartai.
Berdasarkan hasil yang diberitakan, kelompok partai berbasis pemilih Yahudi yang menentang Netanyahu memperoleh 48 kursi. Sementara itu, dua partai yang memiliki basis pemilih Arab, yakni Raam dan Joint List, berhasil mengamankan total 19 kursi.
Apabila kedua kelompok tersebut membangun aliansi politik, kekuatan mereka berpotensi mencapai 67 kursi. Jumlah tersebut dapat memberikan mayoritas di parlemen yang beranggotakan 120 orang. Kondisi ini menjadi alasan utama para demonstran meminta oposisi mempertimbangkan kerja sama dengan partai-partai Arab.
Dalam aksi di Tel Aviv, sekitar 500 orang hadir membawa poster dengan pesan persatuan. Beberapa tulisan yang terlihat antara lain menyerukan bahwa masyarakat Arab dan Yahudi hanya dapat memperoleh kemenangan apabila bersatu. Poster lainnya menyampaikan bahwa dukungan mayoritas untuk perubahan sebenarnya tersedia jika kelompok-kelompok politik bersedia bekerja sama.
Aksi serupa juga berlangsung di Yerusalem dengan diikuti sekitar 100 orang. Para peserta membawa pesan yang menyoroti peluang terbentuknya kekuatan politik sebanyak 67 kursi. Mereka juga mempertanyakan alasan penolakan terhadap kerja sama dengan partai Arab, termasuk apakah sikap tersebut berkaitan dengan prasangka rasial.
Partai-partai Arab sendiri memiliki pengalaman terbatas dalam pemerintahan Israel. Salah satu contoh terjadi pada periode 2021 hingga 2022 ketika pemimpin Raam, Mansour Abbas, bergabung dalam koalisi pemerintahan yang berlangsung singkat. Pengalaman tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan bukan sesuatu yang sepenuhnya baru.
Mansour Abbas disebut telah menyatakan kesediaannya untuk kembali terlibat dalam kerja sama pemerintahan. Sementara itu, Yousef Jabareen dari aliansi Joint List menyampaikan kepada AFP bahwa pihaknya bersedia memberikan dukungan kepada Gadi Eisenkot di parlemen tanpa harus menjadi bagian dari kabinet pemerintahan.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa bentuk kerja sama politik masih dapat dibicarakan melalui sejumlah pilihan. Partai Arab tidak harus selalu bergabung secara langsung dalam pemerintahan untuk memberikan dukungan terhadap agenda politik tertentu. Namun, perbedaan pandangan mengenai keamanan dan konflik di Gaza masih menjadi persoalan yang berpotensi menghambat kesepakatan.
Perbedaan Sikap di Internal Oposisi
Di tengah desakan masyarakat, kelompok oposisi Israel ternyata belum memiliki pandangan yang sama mengenai kemungkinan membangun koalisi bersama partai-partai Arab. Gadi Eisenkot, pemimpin oposisi berusia 66 tahun yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala militer, belum memberikan keputusan untuk membuka pembicaraan mengenai pembentukan aliansi tersebut.
Eisenkot memiliki sejumlah pandangan yang dinilai sejalan dengan Netanyahu, terutama dalam persoalan keamanan dan konflik Gaza. Wilayah tersebut mengalami kehancuran besar akibat operasi militer Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Eisenkot menegaskan bahwa pemerintahan yang ingin dibentuknya harus berlandaskan prinsip Zionisme. Ia menginginkan anggota pemerintahan mengakui Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan liberal, sekaligus mengakui Hamas sebagai organisasi teroris. Persyaratan tersebut sebelumnya telah ditolak oleh sejumlah pemimpin politik Arab.
Meskipun tidak menginginkan pemerintahan yang sepenuhnya bergantung pada dukungan partai-partai Arab, Eisenkot juga tidak secara tegas menutup kemungkinan memperoleh dukungan dari luar koalisi. Sikap tersebut membuat peluang kerja sama masih terbuka, meskipun belum terdapat kesepakatan politik yang jelas.
Berbeda dengan Eisenkot, Yair Golan yang memimpin partai sayap kiri Democrats menyatakan dukungan terhadap gagasan membangun pemerintahan dengan sokongan partai-partai Arab. Ia menilai tindakan mengecualikan kelompok tersebut dari proses politik merupakan sikap diskriminatif.
Sebaliknya, Avigdor Liberman, pemimpin partai sayap kanan Yisrael Beitenu yang juga menentang Netanyahu, menyatakan penolakan terhadap koalisi yang bergantung pada dukungan partai Arab. Ia bahkan tidak bersedia menerima bentuk dukungan eksternal dari kelompok tersebut.
Melalui pernyataan di Facebook pada Jumat, Liberman menyampaikan bahwa partainya tidak akan terlibat dalam pemerintahan yang bergantung pada pihak yang dianggapnya mendukung terorisme. Pernyataan tersebut memperlihatkan kuatnya perbedaan pandangan di dalam kelompok yang sama-sama menginginkan berakhirnya kepemimpinan Netanyahu.
Pendukung Netanyahu Gelar Aksi Tandingan
Di tengah demonstrasi yang mendorong pembentukan koalisi Yahudi-Arab, kelompok pendukung Netanyahu juga menggelar aksi tandingan di Tel Aviv. Lebih dari 100 orang mengikuti demonstrasi tersebut untuk menyampaikan dukungan terhadap perdana menteri dan menolak rencana kerja sama oposisi dengan partai-partai Arab.
Massa pendukung Netanyahu menyerukan agar kelompok oposisi memilih bergabung dengan kubu kanan dibandingkan membangun kerja sama dengan partai Arab. Mereka mengulang slogan yang sebelumnya digunakan dalam kampanye politik Netanyahu.
Salah satu peserta aksi, Rebecca Schindler yang berusia 60 tahun, menyampaikan tuduhan bahwa dua partai Arab mendukung Hamas dan memiliki keinginan mengubah Israel menjadi negara Arab. Pernyataan tersebut menggambarkan penolakan sebagian masyarakat terhadap keterlibatan partai-partai Arab dalam pemerintahan.
Peserta lainnya, Nava Rehavia yang berusia 70 tahun, meminta Eisenkot dan Liberman bergabung dengan koalisi yang dipimpin Netanyahu. Ia juga mempertanyakan hasil pemilu dan menuduh adanya tindakan yang merugikan kelompok politik tertentu.
Sebelumnya, Netanyahu telah menyampaikan dugaan kecurangan pada hari pemungutan suara. Ia mengklaim bahwa partai-partai Arab diduga terlibat dalam praktik membawa amplop berisi uang tunai. Kepolisian kemudian menyatakan telah menangkap tiga orang yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut.
Namun, komisi pemilihan umum Israel menyebut kejadian itu sebagai persoalan lokal yang terisolasi. Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami perbedaan klaim yang berkembang di tengah persaingan politik setelah pemilihan umum.
Situasi ini memperlihatkan bahwa pembentukan pemerintahan baru Israel tidak hanya bergantung pada perhitungan jumlah kursi parlemen. Perbedaan ideologi, pandangan mengenai keamanan nasional, serta hubungan antara kelompok Yahudi dan Arab turut memengaruhi proses pembentukan koalisi.
Desakan masyarakat agar oposisi merangkul partai Arab menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika politik Israel. Dengan potensi dukungan mencapai 67 kursi, kerja sama kedua kelompok dapat menjadi jalan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Namun, perbedaan sikap di antara para pemimpin oposisi masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Pada akhirnya, keputusan untuk membangun koalisi akan ditentukan melalui negosiasi politik dan kesediaan masing-masing partai menerima persyaratan kerja sama. Sementara itu, demonstrasi dari kedua kubu menunjukkan bahwa masyarakat Israel memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah pemerintahan dan masa depan politik negara tersebut.
Perkembangan ini juga memperlihatkan bahwa isu keterwakilan masyarakat Arab menjadi bagian penting dalam perdebatan politik Israel. Apakah oposisi akan memilih membangun pemerintahan bersama partai-partai Arab atau justru mengambil jalur politik lain, masih menjadi hal yang dinantikan setelah hasil pemilu belum memberikan mayoritas kepada satu blok.
You must be logged in to post a comment Login