BANGKOK, NortonNews.com – Pemerintah Thailand sedang menyiapkan langkah kebijakan fiskal berskala besar untuk menghadapi tekanan ekonomi global.
Salah satunya dengan mempertimbangkan penerbitan dekrit darurat yang dapat membuka akses pembiayaan hingga ratusan miliar baht.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya risiko konflik global, kenaikan harga energi, serta terbatasnya ruang fiskal dalam negeri.Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan pinjaman darurat sebesar Rp 267,5 triliun.
Mengutip The Nation Thailand, Senin (20/4/2026), Deputi Perdana Menteri Pakorn Nilprapunt menyampaikan bahwa pemerintah berencana menerbitkan Emergency Decree yang memungkinkan penarikan pinjaman hingga 500 miliar baht atau sekitar Rp 267,5 triliun dengan asumsi kurs Rp 535 per baht.
Dilansir dari Kompas.com- Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut disiapkan sebagai respons atas potensi krisis ekonomi akibat ketidakpastian global, konflik internasional, serta ancaman fenomena Super El Nino yang dapat mengganggu sektor pertanian.
Pakorn menegaskan bahwa realisasi pinjaman kemungkinan tidak akan mencapai 500 miliar baht, namun secara prinsip pengelolaan utang negara tetap membutuhkan perluasan plafon terlebih dahulu sesuai ketentuan hukum.
Ia juga menyebut kebijakan ini menjadi penting karena kondisi kas negara yang mulai terbatas, sehingga pemerintah perlu menyediakan ruang fiskal tambahan untuk menghadapi situasi darurat.
Pemerintah Thailand saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal karena rasio utang pemerintah telah mencapai sekitar 66 persen dari produk domestik bruto (PDB), mendekati batas maksimum yang ditetapkan sebesar 70 persen. Dalam kondisi tersebut, setiap rencana penambahan utang harus disertai penyesuaian batas atas utang.
Pakorn menjelaskan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan plafon utang untuk membuka ruang pembiayaan baru. Selain itu, opsi lain yang dikaji adalah Rancangan Undang-Undang transfer anggaran, yakni pengalihan dana dari proyek yang belum terserap guna menyediakan likuiditas tanpa sepenuhnya bergantung pada pinjaman baru.
Sumber dari Government House menyebutkan bahwa pemerintah Thailand sedang mengkaji kemungkinan menaikkan batas utang publik dari 70 persen menjadi 75 persen terhadap PDB.
Menurut laporan The Nation Thailand, penyesuaian ini dapat memberikan ruang tambahan pembiayaan hampir 1 triliun baht atau sekitar Rp 535 triliun.
Selain itu, pemerintah Thailand juga mempertimbangkan penerbitan dekrit darurat untuk mengumpulkan dana hingga ratusan miliar baht. Skema ini disebut mirip dengan mekanisme yang pernah digunakan saat pandemi Covid-19 untuk mempercepat penanganan krisis.
You must be logged in to post a comment Login