MPR buka suara terkait polemik jawaban peserta cerdas cermat yang diputuskan salah oleh juri hingga ramai diperbincangkan

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyampaikan bahwa pihaknya menghargai perhatian serta masukan dari masyarakat mengenai lomba tersebut.

MPR juga menegaskan bahwa kegiatan edukatif dan pembinaan generasi muda, termasuk lomba cerdas cermat, seharusnya menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat belajar yang positif dan membangun.

“Terkait ramainya pembahasan di media sosial mengenai LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, khususnya soal penilaian jawaban peserta di salah satu sesi, panitia dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini sedang melakukan penelusuran internal,” ujar Siti dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).

Siti menambahkan, MPR akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai aspek teknis pelaksanaan lomba, mulai dari mekanisme penilaian, kejelasan penyampaian jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga prosedur pengajuan keberatan dalam kompetisi.

Dilansir dari CNN Indonesia.com – Selain itu, MPR juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah, serta masyarakat yang terus menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar.

“Masukan dari publik akan menjadi bahan evaluasi penting untuk menjaga mutu kegiatan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” ujar Siti.

Sementara itu, video Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat menjadi viral di media sosial. Dalam tayangan tersebut, terlihat adanya perbedaan penilaian juri terhadap jawaban yang sama.

Awalnya, pembawa acara memberikan pertanyaan rebutan kepada tiga tim terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK wajib mempertimbangkan lembaga apa?” demikian pertanyaan yang disampaikan.

Grup C dari SMAN 1 Pontianak lebih dulu menekan bel dan diberikan kesempatan menjawab. Salah satu pesertanya menyebut bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden.

Namun, salah satu juri, Dyastasita, memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut. Pertanyaan kemudian diulang dan dijawab oleh Grup B dari SMAN 1 Sambas dengan isi jawaban yang serupa.

Kali ini, juri yang sama justru memberikan nilai 10 dan menyatakan jawabannya benar.

Keputusan itu langsung diprotes oleh Grup C yang merasa telah memberikan jawaban yang sama sebelumnya.

Meski begitu, juri beralasan bahwa jawaban Grup C tidak menyebutkan unsur DPD. Protes pun kembali disampaikan oleh Grup C yang menegaskan bahwa mereka telah menyebutkannya, namun juri tetap pada keputusannya.

“Jadi menurut pandangan dewan juri, tadi tidak ada penyebutan Dewan Perwakilan Daerah,” ujar Dyastasita.

Meski begitu, Grup C tetap mengajukan keberatan dan meminta agar penonton dilibatkan untuk menilai apakah jawaban mereka memang menyertakan DPD. Namun, Dyastasita menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan dewan juri.

Sementara itu, juri lainnya, Indri Wahyuni, menekankan pentingnya kejelasan dalam penyampaian jawaban. Ia mengingatkan bahwa sejak awal peserta sudah diminta memperhatikan artikulasi saat berbicara.

“Sejak awal sudah diingatkan bahwa artikulasi itu penting. Biasakan menjawab dengan pengucapan yang jelas. Bisa saja menurut kalian sudah benar, tetapi jika dewan juri tidak mendengar dengan jelas, maka penilaian tetap menjadi hak juri, termasuk pemberian nilai minus lima. Jadi, sekali lagi perhatikan artikulasi,” jelas Indri.