Jakarta,NortonNews.com – Pernyataan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi yang diduga mengajak untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto berbuntut panjang. Keduanya kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan penghasutan terhadap masyarakat untuk melawan penguasa.
Laporan tersebut diajukan oleh Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan telah terdaftar dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 April 2026.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan itu. Ia menyebut laporan tersebut baru diterima pihak kepolisian pada Rabu malam (8/4).
“Iya benar, laporan tersebut dibuat pada Rabu, 8 April 2026 sekitar pukul 21.30 WIB dan berkaitan dengan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” ujar Budi Hermanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/4/2026).
Dilansir dari Detik.com – Pasal 246 KUHP sendiri mengatur mengenai tindak penghasutan terhadap penguasa umum. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa setiap orang yang secara terbuka, baik melalui lisan maupun tulisan, menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dapat dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda paling tinggi kategori V.
Saat dihubungi terpisah, Robina menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Islah Bahrawi dan Saiful Mujani atas pernyataan keduanya yang dinilai mengarah pada upaya menjatuhkan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara halalbihalal di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026.
Robina menilai, apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani dan Islah Bahrawi tidak lagi sekadar bentuk kebebasan berpendapat, melainkan sudah masuk ke ranah dugaan tindak pidana.
“Pernyataan seperti itu bukan lagi sekadar opini, tetapi sudah tergolong sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hukum,” ujarnya.
Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melaporkan keduanya karena menilai pernyataan tersebut memicu keresahan publik dan berpotensi memecah persatuan.
Karena itu, pihaknya meminta kepolisian segera mengambil langkah cepat untuk menyelidiki dan menuntaskan kasus tersebut.
Sementara itu, potongan pernyataan Saiful Mujani terkait kepemimpinan Prabowo sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu membahas soal upaya menjatuhkan Prabowo.
Ia menyebut bahwa jalur formal seperti pemakzulan dinilai tidak efektif, sehingga menurutnya yang bisa dilakukan adalah mengonsolidasikan kekuatan untuk menjatuhkan Prabowo. Ia juga menilai langkah tersebut bukan untuk menyelamatkan Prabowo, melainkan demi kepentingan diri dan bangsa.
Tanggapan Saiful Mujani
Saiful Mujani memberikan respons terkait laporan yang ditujukan kepadanya. Ia menilai pelaporan tersebut merupakan hal yang sah, namun dalam konteks masyarakat sipil, menurutnya perbedaan opini tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum.
“Langkah itu sah saja. Namun karena ini berada di wilayah civil society dan berupa sikap serta opini, sebaiknya cukup ditanggapi secara terbuka. Tidak baik bagi demokrasi jika negara, dalam hal ini aparat, ikut campur mengurusi pendapat dan sikap politik warga,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan hukum seharusnya muncul jika sudah ada pelanggaran nyata, seperti kekerasan fisik atau perampasan hak orang lain. Menurutnya, perbedaan pandangan sebaiknya dijawab dengan bantahan atau kritik, bukan dengan pelaporan hukum. Ia pun menyindir bahwa langkah tersebut bisa memperlihatkan kecenderungan negara yang semakin represif.
Respons Istana
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut menanggapi pernyataan viral Saiful Mujani. Ia mengaku belum menelaah secara rinci isi pernyataan tersebut karena masih disibukkan dengan berbagai pekerjaan.
“Masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya juga belum melihat secara langsung apa yang disampaikan,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).
Teddy menambahkan bahwa Presiden Prabowo lebih memusatkan perhatian pada agenda-agenda besar dan strategis yang saat ini sedang dijalankan pemerintah.
You must be logged in to post a comment Login