Jakarta,NortonNews.com – Presiden Prabowo Subianto meminta agar berbagai opsi penghematan bahan bakar minyak (BBM), termasuk kemungkinan penerapan sistem work from home (WFH), dikaji secara serius. Usulan tersebut muncul di tengah melonjaknya harga minyak dunia yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
Permintaan itu mendapat tanggapan dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani. Ia menyatakan kalangan dunia usaha memahami bahwa dinamika pasar energi global saat ini berpotensi mendorong kenaikan biaya energi serta logistik di dalam negeri.
Menurut Shinta, berbagai langkah efisiensi yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk menjaga kestabilan pasokan energi sekaligus mengendalikan harga BBM tentu menjadi perhatian para pelaku usaha. Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap produktivitas serta kelangsungan operasional perusahaan.
“Terkait wacana kebijakan seperti work from home (WFH), tentu perlu dilihat lebih dulu seperti apa rancangan kebijakan yang akan disusun pemerintah. Selain itu, perlu juga dicermati pemetaan dampaknya di berbagai aspek, termasuk dari sisi produktivitas serta keberlanjutan operasional dunia usaha,” ujar Shinta Kamdani saat dihubungi detikcom, Senin (16/3/2026).
Dilansir dari DetikCom – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menilai kebijakan seperti work from home (WFH) tidak bisa diberlakukan secara sama di seluruh sektor usaha.
Menurutnya, banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang tetap memerlukan kehadiran langsung pekerja agar proses produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik.
Shinta menjelaskan, jika wacana tersebut nantinya diterapkan, maka pelaksanaannya harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Aktivitas yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan mobilitas serta kehadiran fisik tenaga kerja.
Di sisi lain, ia mengakui ada sejumlah sektor yang lebih memungkinkan untuk menjalankan pola kerja jarak jauh, misalnya bidang teknologi informasi dan profesi kreatif. Selain melihat sektor usaha, jenis pekerjaan juga perlu dikaji apakah memungkinkan dilakukan secara remote atau tidak.
Karena itu, kalangan dunia usaha berpandangan pengaturan pola kerja seperti WFH sebaiknya diserahkan pada kebijakan internal masing-masing perusahaan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta karakter sektor yang dijalankan.
Shinta juga menambahkan, apabila wacana kebijakan tersebut akan dibahas lebih lanjut, maka perlu dilakukan kajian mendalam dan dialog antara pemerintah dan pelaku usaha.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas ekonomi maupun operasional perusahaan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinet untuk mengkaji berbagai opsi penghematan energi guna mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga BBM.
Salah satu contoh yang disoroti adalah kebijakan yang diterapkan oleh Pakistan, yakni menerapkan kerja dari rumah bagi sekitar 50 persen pegawai.
Kebijakan tersebut berlaku bagi pegawai pemerintah maupun karyawan swasta. Prabowo meminta langkah itu dipelajari sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan efisiensi energi di Indonesia.
Ia menyebut pemerintah Pakistan bahkan memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah yang mereka anggap sebagai “critical measures”.
You must be logged in to post a comment Login