Pemerintah Tanggapi Demonstrasi Mahasiswa ‘Indonesia Gelap’

Massa BEM SI terus bertambah untuk menggelar aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. (Taufiq S/detikcom)

Jakarta, Norton News – Dikutip dari Detik.com Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan aspirasi sebagai bahan koreksi dan perbaikan.

Menurut Prasetyo, demonstrasi merupakan hak yang dijamin dalam demokrasi.

Ia juga meminta mahasiswa untuk lebih cermat dalam memahami isu yang mereka suarakan, terutama mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi salah satu tuntutan. Prasetyo menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan.

Prasetyo juga menyoroti istilah Indonesia Gelap yang digunakan dalam aksi tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, tetapi ia meminta agar narasi yang berkembang tidak disalahartikan.

Ia juga meminta agar pemerintahan Prabowo diberi kesempatan untuk bekerja dan membuktikan hasilnya.

13 Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksinya, BEM SI menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:

1. Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta menolak pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Pencabutan proyek strategis nasional bermasalah dan pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Penolakan revisi UU Minerba yang dianggap membungkam kritik akademisi.
4. Penghapusan multifungsi ABRI yang dinilai dapat menghambat demokrasi.
5. Pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk perlindungan hak-hak adat.
6. Pencabutan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan rakyat.
7. Evaluasi program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
8. Realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen demi kesejahteraan akademisi.
9. Perppu perampasan aset untuk mempercepat pemberantasan korupsi.
10. Penolakan revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai memperkuat imunitas aparat.
11. Efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan pejabat.
12. Penolakan revisi tata tertib DPR yang dianggap dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.
13. Reformasi Kepolisian RI untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Aksi demonstrasi ini menjadi seruan bagi masyarakat untuk terus mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.