Pemakaian Kendaraan Listrik Meningkat, Pemprov DKI Siapkan Pengelolaan Limbah Baterai

NortonNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan sistem pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Ibu Kota. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat baterai bekas yang tidak ditangani dengan tepat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia (UI) untuk menyusun kajian mengenai pengelolaan limbah baterai. Kajian tersebut akan menjadi landasan dalam merancang kebijakan penanganan limbah yang aman dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH DKI Jakarta, Dedy Setiono, menjelaskan bahwa Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan penggunaan kendaraan listrik terbesar di Indonesia. Pada 2023, jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta tercatat sebanyak 55.240 unit atau sekitar 68 persen dari total nasional.

Seiring bertambahnya jumlah kendaraan listrik, volume baterai bekas yang perlu ditangani juga diperkirakan meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah memandang perlu adanya strategi pengelolaan yang tepat untuk mengurangi risiko pencemaran sekaligus memaksimalkan pemanfaatan material yang masih bernilai.

Koordinator Pokja Perpindahan Lintas Batas Limbah dan Konvensi Kementerian Lingkungan Hidup, Amelia Rachmatunisa, mendorong agar limbah baterai tidak hanya berakhir di tempat pembuangan. Material yang terkandung di dalamnya berpotensi diolah kembali menjadi bahan baku untuk menghasilkan baterai baru.

Dilansir dari detik.com – Selain didaur ulang, baterai bekas kendaraan listrik juga berpeluang digunakan kembali melalui konsep second life atau masa pakai kedua. Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE Kementerian ESDM, Slamet, menyebut baterai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penyimpan energi maupun sumber tenaga untuk kendaraan berkecepatan rendah, seperti forklift.

Untuk mendukung proses tersebut, sistem pengumpulan baterai bekas juga perlu dipersiapkan. Tenaga Ahli Ekonomi Sirkular Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Putri Ghassani Ramadhina, menilai bengkel yang telah bekerja sama dengan produsen dapat dijadikan titik pengumpulan baterai bekas.

Ia juga menekankan pentingnya sistem pemantauan agar perjalanan limbah baterai, mulai dari pengumpulan di bengkel hingga proses pengolahan berikutnya, dapat diawasi dengan baik. Dengan demikian, penanganan limbah dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan bertanggung jawab.

Melalui kajian bersama UI dan koordinasi dengan berbagai pihak, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat membangun sistem pengelolaan limbah baterai yang terintegrasi. Upaya ini ditujukan untuk mengurangi risiko pencemaran sekaligus mendorong pemanfaatan kembali material baterai agar lebih bernilai guna.