Kemarin: Dua Putra Menhaj Mundur, 99 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Masih Pakai Kelas Darurat

JAKARTA, NortonNews – Sejumlah peristiwa nasional menjadi perhatian publik pada Selasa (27/10/2026), mulai dari pengunduran diri dua tenaga ahli Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang merupakan putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, hingga pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak bencana Sumatra yang belum sepenuhnya rampung.

Dua putra Irfan Yusuf, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, resmi mengundurkan diri dari jabatan tenaga ahli Kemenhaj setelah penunjukan mereka menuai pro dan kontra di masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa 99 dari 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menggunakan ruang kelas darurat.

Kedua isu tersebut menjadi bagian dari rangkuman peristiwa yang mendapat perhatian pada hari sebelumnya.

Dua Putra Menteri Haji dan Umrah Mundur dari Jabatan Tenaga Ahli

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengonfirmasi bahwa pihaknya bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf telah menerima pengunduran diri kedua tenaga ahli tersebut.

Menurut Dahnil, keputusan itu diambil setelah pengangkatan keduanya menimbulkan polemik di ruang publik.

Ia menjelaskan, keterlibatan Barbarossa dan Gibran bermula ketika Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) baru dibentuk pada akhir Oktober 2024. Saat itu, lembaga tersebut masih memiliki keterbatasan personel dan membutuhkan dukungan untuk menjalankan tugas-tugas awal.

Dahnil menyebut kedua putra Irfan Yusuf ikut membantu pekerjaan pada masa awal pembentukan lembaga. Ia juga mengatakan keduanya sempat membantu tanpa menerima bayaran.

Namun, setelah muncul perdebatan mengenai pengangkatan mereka sebagai tenaga ahli, keduanya memilih mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Dahnil menegaskan bahwa posisi yang ditinggalkan akan diisi oleh orang lain. Penentuan pengganti tenaga ahli menjadi kewenangan Menteri Haji dan Umrah.

Ia juga menyatakan keputusan tersebut berkaitan dengan komitmen pimpinan kementerian untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai prinsip etika.

Sebanyak 99 Sekolah di Wilayah Bencana Sumatra Masih Gunakan Kelas Darurat

Di sektor pendidikan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana Sumatra telah kembali berlangsung. Meski demikian, sejumlah sekolah masih harus menggunakan ruang kelas darurat karena pemulihan fasilitas belum selesai.

Berdasarkan data yang disampaikan Tito pada Selasa (27/10/2026), terdapat 99 dari total 4.922 satuan pendidikan terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih menggunakan kelas darurat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terus melakukan pemulihan fasilitas pendidikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.

Pemerintah juga menghadapi tantangan berupa kerusakan infrastruktur lain akibat bencana, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan.

Tito menjelaskan bahwa sebagian besar rumah sakit umum dan puskesmas telah kembali berfungsi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih membutuhkan perbaikan karena mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana.

Pemulihan Pascabencana Masih Membutuhkan Dukungan Anggaran

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak membutuhkan dukungan anggaran serta koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah.

Tito menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengajukan anggaran pemulihan lebih dari Rp4 triliun. Namun, anggaran yang disetujui berada di kisaran Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun.

Kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi dapat diusulkan kembali untuk pelaksanaan pada 2027 agar pekerjaan pemulihan yang belum selesai tetap dapat dilanjutkan.

Pemerintah menargetkan percepatan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 31 Desember 2026. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak kembali menjalani aktivitas secara normal.

Pemulihan sekolah menjadi salah satu prioritas karena fasilitas pendidikan yang memadai diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar setelah bencana.

Dua Isu yang Menjadi Perhatian Publik

Pengunduran diri dua tenaga ahli Kemenhaj dan kondisi sekolah darurat di wilayah bencana Sumatra memperlihatkan beragam tantangan yang dihadapi pemerintah.

Di satu sisi, polemik pengangkatan tenaga ahli menjadi perhatian terkait etika, integritas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Di sisi lain, pemulihan fasilitas pendidikan dan infrastruktur dasar masih membutuhkan penyelesaian agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali beraktivitas dengan baik.

Kedua perkembangan tersebut menjadi bagian dari isu nasional yang mewarnai pemberitaan pada Selasa, 27 Oktober 2026.