FPR dan ILPS Gelar Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Bawa Enam Tuntutan

JAKARTA, NortonNews – Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama International League of People’s Struggle (ILPS) Indonesia menggelar aksi nasional pada Rabu (28/10/2026) untuk menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Aksi yang mengusung tema “28 Oktober Memanggil” tersebut membawa slogan “2 Tahun Cukup, 5 Tahun Mematikan, Prabowo Gagal!”. Massa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari konflik agraria, kondisi ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan, hingga program pemerintah.

Berdasarkan keterangan FPR dan ILPS Indonesia yang dikutip Suara.com, aksi di Jakarta dijadwalkan dimulai dari kampus Universitas Indonesia pada pukul 11.00 WIB. Massa kemudian direncanakan bergerak melalui jalur Sudirman menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.00 WIB.

Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 1.300 orang. Sejumlah organisasi yang terlibat di antaranya Front Mahasiswa Nasional (FMN), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Petani Banten, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), dan Institute for National and Democracy Studies (INDIES).

Aksi tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah organisasi mahasiswa lintas kampus, termasuk dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.

FPR Soroti Kondisi Ekonomi dan Ketimpangan

Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN sekaligus Sekretaris FPR, Symphati Dimas Rafi’i, menyatakan aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan masyarakat untuk menentang kebijakan yang menurut mereka memperburuk kondisi rakyat.

Ia menilai berbagai program pemerintah perlu dievaluasi agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang menghadapi tekanan ekonomi dan persoalan penguasaan sumber daya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat AGRA, Rendy Perdana, menyoroti persoalan agraria yang dinilai masih membebani petani, nelayan, penggarap, dan masyarakat adat.

Menurutnya, kebijakan terkait reforma agraria dan industrialisasi nasional perlu lebih memperhatikan hak serta kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut.

Ketua SERUNI sekaligus perwakilan ILPS Indonesia, Helda Khasmy, turut mengkritik sejumlah program pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan food estate, Batalyon Teritorial Pembangunan, serta proyek strategis nasional.

Mereka juga meminta pemerintah bertanggung jawab atas persoalan ekonomi, kerusakan lingkungan, serta dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kehidupan masyarakat.

Enam Tuntutan FPR dan ILPS Indonesia

Dalam aksi tersebut, FPR dan ILPS Indonesia menyampaikan enam tuntutan utama yang mencakup persoalan agraria, kesejahteraan rakyat, penanganan bencana, hingga kebijakan anggaran pemerintah.

1. Mengakhiri monopoli dan perampasan tanah

Massa menuntut penghentian monopoli serta pemusatan penguasaan tanah. Mereka juga mendesak agar perampasan tanah yang mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dihentikan.

2. Mengembalikan tanah petani dan masyarakat adat

FPR dan ILPS meminta pengembalian tanah milik petani penggarap serta tanah leluhur masyarakat adat yang mereka nilai telah dirampas.

Mereka juga menuntut penghentian kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Sakai yang mempertahankan tanah ulayatnya. Selain itu, massa mendorong perbaikan biaya produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan buruh tani.

3. Menurunkan biaya hidup dan memperbaiki infrastruktur

Massa mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan.

Mereka juga meminta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah pedalaman yang membutuhkan akses transportasi lebih memadai.

4. Memberikan kompensasi bagi korban karhutla dan bencana

FPR dan ILPS menuntut pemberian ganti kerugian serta jaminan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla.

Mereka juga meminta jaminan kehidupan bagi warga yang mengalami gagal tanam dan gagal panen akibat bencana alam.

5. Menghentikan program yang dinilai merugikan rakyat

Massa meminta pemerintah menghentikan sejumlah kebijakan dan program yang mereka nilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Program yang disorot mencakup swasembada pangan, KDMP, MBG, pembangunan komando daerah militer (Kodam) baru, Batalyon Teritorial Pembangunan, serta operasi pertambangan berskala besar.

6. Menghentikan pemotongan Dana Desa dan anggaran daerah

Tuntutan terakhir berkaitan dengan kebijakan anggaran. FPR dan ILPS mendesak pemerintah menghentikan pemotongan Dana Desa dan anggaran daerah.

Mereka juga menolak pemusatan pendapatan pada kelompok yang dinilai memiliki kekuasaan dan meminta pengelolaan sumber daya serta anggaran lebih berpihak kepada masyarakat luas.

Aksi Jadi Momentum Evaluasi Pemerintahan

FPR dan ILPS Indonesia menyatakan aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian gerakan yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk dalam peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo serta aksi pada 12 Juni, 18 Agustus, dan 20 Oktober 2026.

Melalui demonstrasi kali ini, mereka mengajak berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, buruh, mahasiswa, perempuan, masyarakat adat, hingga kalangan intelektual, untuk bergabung menyuarakan tuntutan.

Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk kritik masyarakat sipil terhadap arah kebijakan pemerintah setelah dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto. Enam tuntutan yang disampaikan berfokus pada persoalan penguasaan tanah, kesejahteraan masyarakat, perlindungan warga terdampak bencana, serta evaluasi program dan penggunaan anggaran negara.