Yusril Sebut Upaya Gibran Buktikan Keaslian Ijazah Lewat PTUN Tak Ada Gunanya

NORTON NEWS – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan memberikan hasil karena persoalan tersebut telah memiliki putusan hukum yang bersifat final.

Yusril menjelaskan bahwa perkara terkait dokumen pendidikan Gibran sebelumnya telah melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua putusan tersebut dinilai telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk memperkarakan materi yang sama.

“Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Yusril, putusan MK dan MA memiliki keterkaitan dalam menyelesaikan persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Ia menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sementara putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap.

“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujarnya.

Yusril kemudian menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA karena tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Dalam proses persidangan sebelumnya, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Selain itu, Gibran juga tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut.

Yusril menyebut Kemendikdasmen sebagai pihak yang berpotensi mengajukan PK. Namun, kementerian tersebut diperkirakan akan melaksanakan putusan MA terkait pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

“Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” ucap dia.

Gugatan di PTUN Berpotensi Dihentikan

Lebih lanjut, Yusril menyinggung gugatan yang saat ini masih berjalan di PTUN Jakarta terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Menurutnya, perkara tersebut berpotensi dihentikan apabila putusan MA telah dilaksanakan oleh Kemendikdasmen. Hal ini karena dokumen yang menjadi objek sengketa dinilai sudah tidak lagi memiliki keberadaan hukum setelah proses eksekusi dilakukan.

Yusril juga menyinggung gugatan yang diajukan oleh pihak Mercy dan Denny Indrayana. Ia menilai putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menghentikan proses persidangan karena objek yang disengketakan sudah tidak ada.

“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” imbuhnya.

Gibran Sebut Prabowo Sarankan Tempuh Jalur PTUN

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah masukan terkait polemik dokumen pendidikan yang tengah menjadi perhatian publik.

Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Gibran menyebut salah satu saran Presiden adalah agar dirinya tetap memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazah melalui PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” katanya.

Gibran juga menyampaikan keinginannya untuk menunjukkan dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya memberikan penjelasan mengenai riwayat pendidikannya.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Yusril yang menilai langkah melalui PTUN tidak lagi memiliki dasar hukum yang dapat ditempuh untuk memperkarakan materi yang sama setelah adanya putusan MA dan MK.