Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Kursi Wapres kepada Prabowo, Istana Beri Penjelasan

NORTON NEWS – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pembicaraan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya di tengah perkembangan persoalan yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan yang dimilikinya.

“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo juga meluruskan informasi yang beredar mengenai respons Presiden Prabowo terhadap keinginan Gibran tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan atas niat pengunduran diri yang disampaikan Wakil Presiden.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satu hal yang dibahas adalah kesempatan bagi Wakil Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

“Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelas Prasetyo.

Istana Hormati Hak Menyatakan Pendapat DPR

Selain membahas pertemuan Prabowo dan Gibran, Prasetyo turut menanggapi perkembangan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah menghormati setiap proses politik yang berlangsung di lembaga legislatif. Menurutnya, DPR maupun anggota dewan memiliki hak konstitusional yang dapat dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” ujar Prasetyo.

Bergulirnya wacana Hak Menyatakan Pendapat tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah adanya putusan dari MK dan MA.

Sejumlah anggota DPR telah mendorong penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan status Wakil Presiden.

Pertemuan Berlangsung Selama 2,5 Jam

Pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak membahas perkembangan persoalan yang tengah menjadi perhatian, termasuk langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memberikan penjelasan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran.

Meski Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri, Prasetyo tidak menyatakan bahwa Presiden telah menerima atau menyetujui pengunduran diri tersebut. Istana hanya mengonfirmasi adanya penyampaian niat tersebut dan menegaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan.

Pemerintah juga memastikan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan di tengah dinamika politik yang berkembang.