Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire menjatuhkan sanksi kepada 161 aparatur sipil negara (ASN), termasuk penghentian gaji hingga kewajiban pengembalian uang. Sanksi tersebut diberikan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN yang bersangkutan.

NortonNews- Sekretaris Daerah (Sekda) Nabire, Yulianus Pasang, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat disiplin dan penataan birokrasi secara tegas. Ia menyampaikan bahwa lebih dari 100 ASN yang tidak aktif bekerja telah dihentikan pembayaran gajinya.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari penegakan aturan kepegawaian di lingkungan Pemkab Nabire.

Yulianus menegaskan bahwa ASN yang tidak menjalankan tugas tidak berhak menerima gaji sesuai hasil pemeriksaan BPK.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan ASN tetap menerima gaji di Nabire namun bekerja di daerah lain tanpa prosedur resmi.