Usulan Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran Lampaui Batas Minimal, Lebih dari 50 Anggota DPR Disebut Terlibat

JAKARTA, NORTON NEWS – Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendukung pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah melampaui batas minimum yang ditentukan.

Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa jumlah anggota parlemen yang mengusulkan hak tersebut telah melebihi ketentuan minimal 25 orang. Bahkan, dukungan disebut berasal dari sejumlah besar fraksi di DPR.

“Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi ya, hampir mayoritas, ya delapan fraksilah gitu,” kata Khozin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Khozin menyampaikan bahwa hingga Selasa (10/11/2026), jumlah anggota DPR yang menyatakan dukungan terhadap pengajuan HMP telah mencapai lebih dari 50 orang.

Meski demikian, ia menilai jumlah pendukung bukan menjadi persoalan utama selama persyaratan minimal pengajuan telah terpenuhi.

“Tapi yang jelas harusnya sih ada terus bergerak ya. Kalau kemarin itu 40 atau 45 atau 50 mungkin bisa lebihlah. Tapi nggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja kan 25. nggak butuh banyak,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa langkah pengajuan Hak Menyatakan Pendapat dilandasi keinginan untuk menuntaskan polemik yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut diharapkan dapat segera memperoleh penyelesaian agar DPR bisa kembali berfokus pada agenda lainnya.

“Jadi kita ingin semangatnya itu satu, ingin menyelesaikan dan menyudahi polemik ijazah ini sesegera mungkin karena banyak agenda lain yang harus kita tuntaskan,” sebutnya.

Aturan Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR memiliki ketentuan yang tercantum dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Pasal 191 aturan tersebut dijelaskan bahwa usulan HMP harus diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR. Selain memenuhi jumlah pengusul, pengajuan juga wajib disertai dokumen pendukung.

Dokumen tersebut mencakup materi dan alasan pengajuan, hasil pelaksanaan Hak Interpelasi atau Hak Angket, maupun materi serta bukti sah terkait dugaan tindakan atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan jumlah pengusul yang dilaporkan telah melampaui ketentuan minimum, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap polemik Gibran kini memasuki tahapan politik yang perlu diproses sesuai mekanisme dan tata tertib DPR.