Jakarta, Norton News, 4 Februari 2026 – dilansir dari kompas.com Kabar meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak dapat dipandang sebagai duka personal semata. Peristiwa ini mencerminkan persoalan yang lebih luas terkait kemiskinan dan sistem pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai kematian anak berusia 10 tahun yang diduga bunuh diri akibat tidak mampu membeli buku dan alat tulis menunjukkan bahwa biaya pendidikan masih menjadi beban berat bagi masyarakat. Menurut Ubaid, kondisi tersebut memperlihatkan perpaduan antara kemiskinan dan komersialisasi pendidikan yang semakin menekan warga.
Ubaid menjelaskan, meskipun konstitusi dan undang-undang secara tegas mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar, kenyataannya keluarga miskin masih harus menanggung berbagai biaya sekolah. Situasi ini diperparah oleh sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa pendidikan sekolah dasar tidak boleh dipungut biaya.
Ia juga mengkritik kebijakan anggaran negara yang seharusnya menjamin pemenuhan hak pendidikan anak-anak, namun justru diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ubaid, kebijakan tersebut telah menggerus anggaran pendidikan. Ia menegaskan bahwa tragedi di Ngada bukan lagi sekadar peringatan, melainkan bukti kegagalan serius.
Peristiwa ini, lanjut Ubaid, menjadi tanda nyata kegagalan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketika seorang anak sekolah dasar memilih mengakhiri hidup hanya karena tidak mampu membeli buku dan pena, hal itu menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi hak paling mendasar. Ia mengingatkan bahwa Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan sistem pendidikan yang belum sepenuhnya memanusiakan manusia, bahkan justru membebani anak-anak dengan persoalan hidup yang belum semestinya mereka tanggung.
Sorotan juga datang dari parlemen. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyebut insiden tersebut sebagai peringatan keras yang tidak boleh diabaikan. Ia menilai tragedi ini bukan sekadar kabar duka, melainkan alarm serius bagi negara dan masyarakat. Menurutnya, peristiwa tersebut sangat memilukan dan tidak dapat diterima di negara mana pun, karena anak berusia 10 tahun seharusnya mendapatkan perlindungan dan bantuan, bukan justru merasa putus asa hanya karena keterbatasan alat belajar.
Hetifah menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, perlindungan sosial, serta kepedulian lingkungan sekitar. Ia menekankan bahwa pendidikan dasar harus benar-benar gratis dan inklusif, tanpa membebani anak dari keluarga miskin. Negara, menurutnya, semestinya menjamin bukan hanya sekolah gratis, tetapi juga penyediaan perlengkapan belajar. Selain itu, perlindungan sosial harus hadir secara aktif dan tepat sasaran, tanpa menunggu terjadinya tragedi. Kepedulian sosial di sekolah dan masyarakat juga perlu diperkuat agar anak-anak yang mengalami kesulitan segera mendapatkan bantuan dan tidak merasa sendirian menghadapi kemiskinan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta negara tidak membiarkan anak-anak memikul beban hidup sendirian, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan. Ia menilai kasus meninggalnya siswa SD di Ngada sangat memilukan dan harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Jika faktor ekonomi menjadi pemicu, hal tersebut menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir melindungi anak dari tekanan kemiskinan yang berdampak pada kondisi mental dan keberlangsungan pendidikan.
Ari juga menekankan pentingnya memperkuat jaring pengaman sosial di lingkungan sekolah agar tidak ada anak yang merasa terbebani oleh kemiskinan. Di sisi lain, ia mengingatkan peran orang tua, keluarga, dan lingkungan terdekat untuk lebih peka terhadap kondisi mental anak, tidak mengabaikan keluhan kecil, serta aktif memberikan dukungan emosional.
Sementara itu, berdasarkan laporan Kompas.id, kematian YBS (10), siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, disebut sebagai tragedi kemanusiaan. Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena putus asa menghadapi kondisi ekonomi keluarga. Saat meminta uang kurang dari Rp10.000 untuk membeli buku dan pena, sang ibu menyatakan tidak memiliki uang. Keluarga korban hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ibu korban bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan dan harus menghidupi lima anak seorang diri. Untuk meringankan beban ibunya, korban sempat tinggal bersama neneknya yang berusia lanjut di sebuah pondok. Tidak jauh dari lokasi tersebut, korban ditemukan meninggal dunia pada Kamis (29/1/2026).
You must be logged in to post a comment Login