Jakarta,NortonNews – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercatat menerima honorarium hingga Rp9,5 miliar dalam satu tahun menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Temuan tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendorong percepatan penerapan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di lingkungan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam acara peluncuran SP2D Online di Pendopo Odah Etam pada Rabu (17/6/2026).
Aulia mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya transaksi tidak wajar, di mana satu ASN tercatat menerima honor sebanyak 900 kali dalam satu tahun anggaran.
“Semua kaget bapak-ibu sekalian, dalam pemeriksaan BPK ditemukan satu ASN menerima honor hingga 900 kali dalam setahun dengan total Rp9,5 miliar,” ujar Aulia.
Temuan tersebut kemudian ditelusuri lebih lanjut dan diketahui bahwa masalah tidak terjadi pada proses verifikasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), melainkan muncul setelah dokumen memasuki tahap berikutnya.
Menurut Aulia, dokumen yang sudah disetujui dan diverifikasi mengalami perubahan pada bagian lampiran data penerima ketika masuk ke proses perbankan, sehingga data yang diproses tidak lagi sesuai dengan dokumen awal.
“Berkas sudah diverifikasi di BPKAD dan disetujui, tetapi saat masuk ke perbankan lampirannya berubah dan nama-nama penerima ikut berubah,” jelasnya.
Temuan ini menjadi salah satu catatan penting BPK dalam rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Pemkab Kukar pun diminta mempercepat implementasi SP2D Online untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah perubahan data dalam proses pencairan anggaran.
Dengan sistem digital ini, seluruh proses pencairan dana akan terintegrasi dan terekam secara elektronik sehingga lebih transparan dan mudah ditelusuri.
You must be logged in to post a comment Login