JAKARTA, NortonNews.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar pada Selasa (10/11/2026) berlangsung dengan suasana ramai dan diwarnai tepuk tangan dari para anggota dewan. Sebanyak 414 anggota DPR tercatat dalam daftar kehadiran pada pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Jumlah tersebut menunjukkan terpenuhinya kuorum sehingga rapat dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat Paripurna ke-11 tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung jalannya sidang dengan didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Pembukaan masa persidangan ini sekaligus menandai berakhirnya masa reses anggota DPR yang sebelumnya berlangsung sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Dilansir dari detikNews – Selasa (10/11/2026), Puan Maharani menyampaikan bahwa berdasarkan daftar kehadiran pada awal rapat, sebanyak 403 anggota DPR telah menandatangani daftar hadir, sedangkan 11 anggota lainnya tercatat mengajukan izin. Dengan demikian, total kehadiran yang tercatat mencapai 414 anggota dari keseluruhan 580 anggota DPR.
Jumlah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan rapat paripurna kali ini. Terpenuhinya kuorum menunjukkan bahwa forum memiliki jumlah kehadiran yang cukup untuk melaksanakan agenda pembukaan masa persidangan. Setelah memastikan jumlah anggota yang hadir, Puan kemudian secara resmi membuka Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Pembukaan sidang berlangsung dengan suasana penuh perhatian dari para anggota dewan. Tepuk tangan terdengar setelah Puan menyampaikan pernyataan pembukaan rapat. Momen tersebut menjadi bagian dari dimulainya kembali aktivitas DPR setelah para legislator menyelesaikan masa reses di daerah pemilihan masing-masing.
414 Anggota Tercatat dalam Pembukaan Masa Sidang
Dalam pembukaan rapat, Puan Maharani menjelaskan secara langsung jumlah anggota yang tercatat dalam daftar kehadiran. Dari total 580 anggota DPR, sebanyak 403 orang telah menandatangani daftar hadir, sementara 11 lainnya menyampaikan izin tidak mengikuti rapat secara langsung.
Rincian tersebut menghasilkan total 414 anggota yang tercatat dalam laporan kehadiran pembukaan sidang. Puan memastikan bahwa jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan kuorum sehingga rapat dapat dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas kelembagaan DPR. Sebab, rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan DPR dan menjadi tempat bagi pimpinan maupun anggota untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan tugas legislatif, pengawasan, dan anggaran.
Terpenuhinya kuorum juga memperlihatkan bahwa DPR dapat kembali menjalankan kegiatan persidangan setelah masa reses. Dengan dimulainya masa persidangan baru, para anggota dewan akan kembali menjalankan tugas melalui rapat komisi, pembahasan rancangan undang-undang, rapat kerja bersama pemerintah, hingga berbagai agenda pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan negara.
Puan Maharani Resmi Membuka Masa Persidangan II
Setelah menyampaikan laporan kehadiran, Puan Maharani secara resmi membuka Rapat Paripurna ke-11. Pembukaan tersebut menandai dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Dalam agenda pembukaan, Puan menyampaikan pidato sebagai Ketua DPR RI. Pidato tersebut menjadi bagian utama dari rapat paripurna yang dijadwalkan pada hari itu. Melalui penyampaian pidato, pimpinan DPR memberikan gambaran mengenai sejumlah persoalan nasional yang menjadi perhatian lembaga legislatif.
Pembukaan masa sidang memiliki arti penting karena menjadi awal bagi anggota DPR untuk kembali menjalankan berbagai tanggung jawab kelembagaan setelah menjalani kegiatan reses. Selama masa tersebut, anggota DPR kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk bertemu masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Aspirasi yang diperoleh selama masa reses diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas DPR. Dengan demikian, kegiatan persidangan tidak hanya berfokus pada pembahasan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Rapat pembukaan masa sidang kali ini memiliki satu agenda utama, yaitu penyampaian pidato Ketua DPR RI. Berbagai pembahasan lanjutan kemudian akan dilaksanakan melalui agenda rapat komisi dan alat kelengkapan dewan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Puan Singgung Kasus Dugaan Penyadapan terhadap Presiden
Dalam pidato pembukaan masa persidangan, Puan Maharani turut menyinggung persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Puan menyampaikan apresiasi terhadap kepolisian yang dinilai telah bergerak dalam menangani persoalan tersebut. Namun, ia juga mengingatkan agar kewenangan aparat penegak hukum dijalankan sesuai aturan dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pidato pembukaan masa sidang karena menyangkut persoalan penegakan hukum dan penggunaan kewenangan aparat negara.
Menurut pandangan pimpinan DPR, penanganan suatu perkara harus tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara.
Persoalan tersebut juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan tugas lembaga negara tetap menjadi salah satu hal penting dalam masa persidangan yang baru dibuka.
Pembahasan RUU Perampasan Aset Kembali Menjadi Perhatian
Selain menyinggung persoalan penegakan hukum, pembukaan masa persidangan juga diwarnai perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Dalam kesempatan tersebut, Puan membacakan surat presiden yang berkaitan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset. Agenda tersebut menjadi salah satu bagian dari pekerjaan legislasi yang akan dilanjutkan oleh DPR bersama pemerintah.
Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat panitia kerja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM terhadap rancangan undang-undang tersebut bersama perwakilan pemerintah.
Pembahasan DIM merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan undang-undang. Melalui tahapan ini, setiap ketentuan dalam rancangan peraturan akan dibahas dan ditinjau kembali untuk memperoleh rumusan yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan kepentingan masyarakat.
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu rancangan regulasi yang mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menghasilkan keuntungan secara ilegal. Pembahasannya membutuhkan koordinasi antara DPR dan pemerintah agar ketentuan yang disusun memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat diterapkan secara efektif.
Dengan dimulainya kembali masa persidangan, pembahasan rancangan undang-undang tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
Sejumlah Komisi DPR Mulai Menyiapkan Agenda Kerja
Setelah pembukaan masa persidangan, aktivitas DPR tidak hanya terpusat pada rapat paripurna. Sejumlah komisi juga telah menyiapkan agenda pembahasan sesuai bidang tugas masing-masing.
Komisi V DPR RI dijadwalkan mengadakan konsultasi publik berkaitan dengan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam agenda tersebut, sejumlah pihak dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi dijadwalkan memberikan masukan.
Beberapa pihak yang dijadwalkan terlibat antara lain Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Rektor Universitas Gadjah Mada, serta Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada.
Masukan dari kalangan akademisi diperlukan untuk memperkaya pembahasan regulasi, terutama terkait perkembangan transportasi dan kebutuhan sistem lalu lintas di Indonesia.
Sementara itu, Komisi III DPR RI juga dijadwalkan melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset melalui rapat bersama pihak-pihak terkait. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa setelah masa reses berakhir, DPR kembali menjalankan berbagai fungsi kelembagaan melalui pembahasan kebijakan dan rancangan peraturan.
Masa Reses Berakhir, DPR Kembali Menjalankan Tugas Legislatif
Sebelum pembukaan masa persidangan pada 10 November 2026, anggota DPR telah menjalani masa reses sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026. Dalam periode tersebut, para legislator kembali ke daerah pemilihan untuk melaksanakan kegiatan bersama masyarakat.
Masa reses menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui pertemuan dengan warga, anggota dewan dapat menerima masukan mengenai kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan ekonomi di daerah.
Setelah masa reses selesai, berbagai aspirasi tersebut dapat menjadi bahan dalam pembahasan di tingkat komisi maupun rapat kelembagaan DPR.
Dengan dibukanya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, DPR kembali memiliki sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan. Mulai dari pembahasan rancangan undang-undang, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, hingga penyerapan aspirasi masyarakat.
Kehadiran 414 anggota dalam pembukaan rapat paripurna menjadi bagian dari dimulainya kembali aktivitas tersebut. Terpenuhinya kuorum memungkinkan agenda pembukaan masa sidang dilaksanakan sesuai ketentuan.
Melalui masa persidangan yang baru, DPR diharapkan dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara maksimal. Selain itu, berbagai pembahasan yang dilakukan juga diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
Pembukaan rapat paripurna pada 10 November 2026 tidak hanya menjadi agenda formal kelembagaan, tetapi juga menandai dimulainya kembali tanggung jawab para anggota DPR setelah masa reses. Dengan berbagai agenda yang telah disiapkan, perhatian publik kini tertuju pada pelaksanaan tugas dan pembahasan kebijakan DPR selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
You must be logged in to post a comment Login