Suyudi Ario Seto Resmi Jadi Kapolri, Tantangan Reformasi Polri Menanti

JAKARTA, NortonNews.com – Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Suyudi menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang diberhentikan dari jabatan tersebut.

Sebelum pelantikan, DPR RI melalui rapat paripurna telah menyetujui Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung sekitar 30 menit.

Dilansir dari BBC News Indonesia – pergantian pucuk pimpinan Polri dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini mendapat sorotan publik. Pegiat Amnesty International, Haeril Halim, mengatakan pergantian Kapolri saja belum cukup jika persoalan mendasar di tubuh kepolisian tidak ikut dibenahi.

Sejumlah kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian menjadi bagian dari persoalan yang disorot. Haeril menyinggung kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J serta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

Selain itu, tindakan aparat dalam menangani aksi demonstrasi juga menjadi perhatian. Haeril menilai pendekatan kepolisian dalam menghadapi massa perlu diperbaiki agar penggunaan kekuatan tetap sesuai dengan prinsip hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data Komnas HAM menunjukkan kepolisian menjadi institusi yang paling banyak diadukan sepanjang 2025, dengan 805 laporan. Aduan tersebut antara lain berkaitan dengan pengamanan ketertiban umum, penyampaian pendapat, serta penggunaan instrumen hukum terhadap kritik masyarakat.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat 561 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri dalam periode Juli 2025 hingga Juni 2026. Dari catatan tersebut, sebanyak 1.047 orang mengalami luka-luka, 4.631 orang menjadi korban penangkapan sewenang-wenang, dan 35 orang meninggal dunia.

Dalam uji kelayakan di DPR, Suyudi menyampaikan visi kepemimpinannya dengan tema “polisi bersama masyarakat”. Ia menyebut masyarakat akan menjadi pusat orientasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Suyudi juga menegaskan bahwa Polri harus memberikan rasa aman, kepastian hukum, perlindungan kepada masyarakat, serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana sesuai kewenangannya.

Menurut Suyudi, penanganan demonstrasi harus tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Peserta aksi yang berlangsung damai harus dilindungi, sedangkan tindakan kekerasan harus ditangani berdasarkan bukti dan perilaku.

Ia juga menyampaikan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat harus memenuhi prinsip sah, diperlukan, proporsional, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suyudi Ario Seto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, hingga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri kemudian dilantik Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ia menggantikan Dudung Abdurachman yang kini dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Dengan pergantian tersebut, Suyudi kini memimpin institusi Polri di tengah tuntutan peningkatan pelayanan, akuntabilitas, serta penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan aparat.