Norton News, Semarang — Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq sekaligus anggota DPR RI, menjadi sorotan setelah kabar kunjungannya menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mencuat bertepatan dengan penggeledahan kediamannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/10/2026).
Pada hari yang sama, penyidik KPK menggeledah rumah Ashraff di Semarang, Jawa Tengah, dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu unit mobil BMW listrik. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penelusuran bukti terkait dugaan pencucian uang.
“Upaya paksa penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik tersebut bagian dari penelusuran bukti-bukti soal dugaan adanya pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi terkait konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di Pemkab Pekalongan,” kata Budi.
Ashraff Sebelumnya Dijadwalkan Diperiksa KPK
Sebelum penggeledahan berlangsung, Ashraff dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU pada Kamis (22/10/2026). Namun, ia tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan memiliki agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.
KPK menyatakan masih membutuhkan keterangan Ashraff untuk mendalami perkara, termasuk mengonfirmasi temuan yang diperoleh penyidik dalam proses penggeledahan.
Ashraff diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) periode 2023–2024. Perusahaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan jasa alih daya atau outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Perusahaan
Pengembangan penyidikan TPPU dilakukan setelah KPK mendalami dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafiq. Dalam perkara pokok, penyidik menduga terdapat benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan perusahaan keluarga tersebut.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam penanganan perkara, transaksi PT RNB dari kontrak dengan perangkat daerah Pemkab Pekalongan selama periode 2023–2026 mencapai sekitar Rp46 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk membayar gaji tenaga outsourcing, sementara sekitar Rp19 miliar diduga dinikmati keluarga bupati dan pihak terkait.
Meski demikian, penyidikan TPPU masih berjalan. KPK menyatakan belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut berdasarkan keterangan yang diberitakan pada 23 Oktober 2026.
Pertemuan dengan Jokowi Jadi Perhatian
Dilansir dari CNN Indonesia – Kabar mengenai pertemuan Ashraff dengan Jokowi pada hari penggeledahan menambah perhatian publik terhadap perkembangan kasus yang melibatkan keluarga Fadia Arafiq.
Namun, pertemuan tersebut dan penggeledahan KPK merupakan dua peristiwa yang perlu dipahami secara terpisah. Belum ada informasi terverifikasi yang menunjukkan bahwa kunjungan kepada Jokowi berkaitan dengan tindakan penyidikan yang dilakukan KPK.
Proses hukum terhadap dugaan pencucian uang tetap bergantung pada hasil penyidikan, bukti yang ditemukan, serta keterangan para pihak yang diperiksa.





















































You must be logged in to post a comment Login