Sepuluh Mahasiswa UT Resmi Menggugat Pasal 411 KUHP Baru ke Mahkamah Konstitusi, Disebut Melegalkan Diskriminasi

Menjelang akhir tahun, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menerima permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Permohonan penting tersebut diajukan oleh sekelompok mahasiswa Universitas Terbuka yang tergabung dalam Tim 10.

Rombongan pemohon dipimpin oleh Priskila Octaviani, didampingi sejumlah anggota tim lainnya, yakni Lala Komalawati, Vendy Setiawan, Susi Lestari, Ryan, Luciana, Retno, dan Kristin. Mereka secara langsung mendatangi Gedung MK untuk menyerahkan berkas permohonan serta memastikan pendaftaran perkara dilakukan secara resmi oleh kepaniteraan.

Menyoal Ancaman Pemidanaan di Ranah Privat

Dilansir Dari SindoNews.id- Inti dari permohonan uji materi yang diajukan Tim 10 tertuju pada Pasal 411 KUHP Baru yang mengatur tindak pidana perzinaan. Menurut para pemohon, ketentuan tersebut berpotensi disalahgunakan dan menjadi sarana diskriminatif terhadap warga negara yang menjalani perkawinan lintas agama, tetapi belum memperoleh pengesahan administratif dari negara.

“Kami datang ke sini karena hukum seharusnya tidak digunakan untuk menembus wilayah paling pribadi dalam kehidupan seseorang. Pasal 411 KUHP yang baru ini menyimpan potensi bahaya karena dapat memicu persekusi dan kriminalisasi terhadap mereka yang memiliki perbedaan keyakinan dalam sebuah hubungan,” ujar Priskila Octaviani kepada wartawan.

Tiga Pokok Gugatan Tim 10:

1. Pelanggaran Hak Konstitusional
   Pasal 411 dinilai bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan.

2. Ketidakjelasan dan Ketidakpastian Hukum
   Menurut Tim 10, ketentuan ini menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara terhadap keabsahan hubungan, sehingga pasangan beda agama berpotensi dikriminalisasi semata-mata akibat kendala administratif.

3. Dampak Sosial serta Perlindungan Hak Anak
   Permohonan uji materi juga menekankan adanya dampak jangka panjang terhadap kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama, yang berisiko ikut terdampak stigma perzinaan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

“Hukum semestinya menjunjung nilai kemanusiaan, bukan malah membelah warga negara ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan status perkawinannya. Tim 10 berkomitmen mengawal perkara ini sampai lahir putusan yang merefleksikan Indonesia yang inklusif,” ujar Lala Komalawati, anggota delegasi lainnya.

Pencatatan permohonan uji materi tersebut menjadi tahap awal perjuangan Tim 10 dalam mengadvokasi keadilan dan perlindungan hak-hak sipil di masa transisi penerapan KUHP Nasional. Mahkamah Konstitusi pun diharapkan berperan sebagai garda terakhir dalam menjaga kebhinekaan dari ketentuan-ketentuan hukum yang dipandang mundur dan tidak sejalan dengan semangat konstitusi.