NortonNews – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih kembali lahan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas kurang lebih 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah mencabut izin usaha pemanfaatan hutan perusahaan tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penertiban kawasan yang terafiliasi dengan PT RAPP dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026). Adapun pencabutan izin perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Anang menjelaskan, keputusan pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan. Temuan itu mencakup kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, serta pembukaan lahan tambang tanpa izin seluas kurang lebih 541,46 hektare.
Selain itu, Satgas PKH menemukan kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya dengan luas sekitar 211,54 hektare. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelangsungan habitat satwa, khususnya Gajah Sumatera.
Setelah izin pemanfaatan hutan dicabut, seluruh aktivitas di dalam wilayah kerja PT RAPP dihentikan. Kawasan dengan luas ratusan ribu hektare tersebut selanjutnya kembali berada di bawah penguasaan negara.
Dilansir dari detik.com – Anang menegaskan bahwa pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan. PT RAPP juga tetap harus memenuhi tanggung jawab hukum atas berbagai pelanggaran yang ditemukan di wilayah konsesinya.
Satgas PKH Turut Menertibkan Kawasan PT GSL
Selain mengambil alih kembali kawasan PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap wilayah yang berkaitan dengan pabrik kelapa sawit nonkebun PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Anang mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut terindikasi membeli sekaligus mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan. Kegiatan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin luasnya pembukaan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 42 hektare. Permohonan pelepasan lahan tersebut disarankan untuk ditolak dan wilayahnya dikembalikan dalam penguasaan negara.
Anang menegaskan bahwa langkah penertiban terhadap kawasan yang terafiliasi dengan PT RAPP dan PT GSL merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Ia menyatakan setiap pihak yang menggunakan kawasan hutan wajib menaati peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.
Satgas PKH juga berkomitmen melanjutkan penertiban kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut dilakukan secara tegas, terukur, adil, dan berkelanjutan demi memulihkan fungsi hutan serta menjaga aset negara untuk kepentingan masyarakat.
























































You must be logged in to post a comment Login