Sahroni Dukung Usulan Kerugian Negara Bukan Korupsi, Minta UU Tipikor Direvisi

NortonNews – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungannya terhadap usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai pemisahan kerugian negara dari kategori tindak pidana korupsi. Sahroni menilai perlu ada pembeda yang jelas antara risiko dalam kegiatan bisnis negara dan tindakan korupsi yang dilakukan pejabat untuk kepentingan pribadi.

Sahroni menyampaikan pandangannya saat dihubungi pada Kamis (22/10/2026). Menurutnya, penilaian terhadap suatu kasus korupsi perlu mempertimbangkan unsur kesengajaan atau mens rea, serta tujuan di balik tindakan yang dilakukan.

Ia mencontohkan tindakan kepala daerah yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat, tetapi justru mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Menurut Sahroni, tindakan semacam itu perlu dinilai sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan unsur dan fakta yang menyertainya.

Bendahara Umum DPP Partai NasDem tersebut meminta agar gagasan Luhut dikaji secara menyeluruh. Ia juga mendorong agar hasil kajian itu ditindaklanjuti melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sahroni menilai perubahan aturan diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum (APH) dalam membedakan kerugian yang muncul dari risiko bisnis dan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat. Menurutnya, usulan tersebut layak dipertimbangkan secara serius.

Dilansir dari detik.com – Sebelumnya, Luhut mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan kajian perubahan definisi tindak pidana korupsi kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). Ia menyebut Presiden menyetujui kajian yang disusun oleh tim Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut menjelaskan bahwa usulan tersebut merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia. Menurutnya, konvensi tersebut menitikberatkan definisi korupsi pada tindakan seperti penyuapan.

Ia juga menilai ketentuan mengenai kerugian negara sebagai unsur korupsi dapat menjadi tantangan bagi aktivitas bisnis perusahaan milik negara, termasuk Danantara. Pasalnya, setiap kegiatan usaha memiliki risiko yang tidak selalu berujung pada keuntungan.

Luhut berharap kajian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperjelas batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi. Usulan ini pun memunculkan pembahasan mengenai perlunya penyesuaian regulasi agar pemberantasan korupsi tetap berjalan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan bisnis negara.