Sahroni Dukung Evaluasi UU Tipikor, Minta Aturan Korupsi Dibedakan dari Risiko Bisnis Negara

JAKARTA, NortonNews.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai perlunya mengkaji kembali aturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sahroni menilai pembahasan tersebut penting agar terdapat perbedaan yang jelas antara risiko dalam kegiatan bisnis milik negara dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat maupun pihak yang memiliki kewenangan.

Dilansir dari detikNews –  Kamis (22/10/2026), Sahroni menyampaikan bahwa usulan Luhut perlu dipertimbangkan secara mendalam dan ditindaklanjuti melalui pembahasan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Menurutnya, penyempurnaan aturan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi atau merupakan risiko dari keputusan bisnis yang diambil secara sah.

Pernyataan Sahroni tersebut muncul setelah Luhut menyampaikan gagasan mengenai kajian ulang definisi tindak pidana korupsi kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan cara hukum Indonesia menilai kerugian keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan perusahaan milik negara dan pengambilan keputusan bisnis.

Sahroni menilai bahwa penanganan perkara korupsi harus memperhatikan unsur kesengajaan atau niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Menurutnya, keputusan yang diambil untuk menjalankan kegiatan usaha tidak seharusnya langsung disamakan dengan perbuatan korupsi hanya karena menimbulkan kerugian, tanpa terlebih dahulu memeriksa unsur pidana dan bukti yang mendasarinya.

Sahroni Soroti Pentingnya Unsur Kesengajaan

Dalam keterangannya kepada wartawan, Sahroni menjelaskan bahwa penilaian terhadap dugaan korupsi perlu mempertimbangkan tujuan dan niat dari pihak yang melakukan suatu tindakan. Ia menggunakan contoh kepala daerah yang seharusnya menjalankan tugas untuk memenuhi kepentingan masyarakat, tetapi justru mengambil keuntungan dari kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Sahroni, tindakan pejabat yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi berbeda dengan keputusan yang dibuat untuk menjalankan tugas pemerintahan atau kegiatan usaha. Perbedaan tersebut perlu diperiksa melalui unsur kesengajaan atau mens rea, yaitu sikap batin maupun niat seseorang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Pandangan itu menekankan bahwa kerugian keuangan negara perlu dinilai bersama unsur-unsur lain yang membentuk suatu tindak pidana. Pemeriksaan terhadap proses pengambilan keputusan, kewenangan yang digunakan, kepentingan pihak terkait, dan bukti yang tersedia menjadi bagian penting dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur korupsi.

Meski demikian, penilaian terhadap niat tidak dapat berdiri sendiri. Proses hukum tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan bukti yang sah. Kerugian negara yang muncul dalam suatu kegiatan juga perlu diperiksa secara objektif untuk mengetahui penyebabnya serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau tindakan melawan hukum.

Dengan demikian, pembahasan mengenai unsur kesengajaan diharapkan dapat membantu memperjelas batas antara keputusan yang mengandung risiko dan perbuatan yang memang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Revisi UU Tipikor Dinilai Perlu Dikaji Secara Mendalam

Sahroni mendorong agar gagasan yang disampaikan Luhut tidak berhenti pada perdebatan di ruang publik. Ia meminta agar usulan tersebut dikaji secara komprehensif dan dipertimbangkan sebagai bagian dari pembaruan UU Tipikor.

Menurut Sahroni, aturan yang lebih jelas dapat membantu aparat penegak hukum dalam membedakan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dengan keputusan bisnis yang diambil melalui prosedur yang benar. Kepastian hukum tersebut juga dibutuhkan agar penanganan perkara tidak hanya didasarkan pada munculnya kerugian, tetapi turut mempertimbangkan unsur pidana yang harus dibuktikan.

Revisi UU Tipikor, apabila dibahas lebih lanjut, perlu mempertimbangkan kepentingan pemberantasan korupsi sekaligus perlindungan terhadap pengambil keputusan yang bertindak dengan iktikad baik. Tujuannya bukan untuk memberikan kebebasan kepada pejabat atau pengelola perusahaan negara dalam menggunakan anggaran, melainkan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang jelas.

Di sisi lain, penyempurnaan peraturan juga harus mencegah munculnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang sengaja menyalahgunakan jabatan. Oleh karena itu, pembahasan revisi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk DPR, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil.

Sahroni menilai bahwa gagasan Luhut dapat menjadi bahan pembahasan untuk memperkuat dasar hukum pemberantasan korupsi. Namun, perubahan aturan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kemampuan negara dalam menindak penyalahgunaan keuangan publik.

Luhut Sebelumnya Mengajukan Kajian kepada Presiden Prabowo

Sebelum Sahroni menyampaikan dukungannya, Luhut Binsar Pandjaitan telah membahas persoalan tersebut bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan rekomendasi dari tim Dewan Ekonomi Nasional mengenai penyempurnaan aturan pemberantasan korupsi. Ia kemudian menjelaskan kepada wartawan bahwa kajian tersebut mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Luhut menyoroti perbedaan antara rumusan tindak pidana korupsi dalam konvensi internasional tersebut dan ketentuan yang diterapkan dalam hukum Indonesia. Ia menilai perbedaan itu perlu dikaji, terutama dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara dan kegiatan bisnis perusahaan milik negara.

Menurut Luhut, kegiatan usaha memiliki risiko yang tidak selalu dapat dihindari. Keputusan bisnis dapat menghasilkan keuntungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian akibat perubahan kondisi pasar maupun faktor lain. Karena itu, ia menilai perlu ada kejelasan dalam membedakan risiko bisnis yang wajar dengan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Luhut juga menyinggung pengelolaan perusahaan negara, termasuk Danantara, yang menjalankan berbagai kegiatan investasi dan aksi korporasi. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan penting agar keputusan bisnis dapat diambil dengan memperhatikan risiko dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, persoalan tersebut tidak berarti bahwa setiap kerugian perusahaan negara dapat langsung dianggap sebagai risiko bisnis biasa. Pemeriksaan tetap diperlukan untuk mengetahui apakah keputusan diambil dengan iktikad baik, mengikuti prosedur, dan tidak disertai penyalahgunaan kewenangan.

KPK dan Pemerintah Perlu Memperjelas Arah Pembahasan

Gagasan Luhut mengenai penyempurnaan aturan korupsi juga mendapatkan tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemberitaan sebelumnya, KPK menekankan bahwa kondisi dan karakteristik hukum di Indonesia perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan tersebut.

KPK juga menilai bahwa apabila UNCAC dijadikan salah satu acuan, pembaruan UU Tipikor sebaiknya tidak hanya membahas kerugian keuangan negara. Aturan tersebut juga dapat dipertimbangkan untuk mencakup sejumlah bentuk tindak pidana korupsi yang belum diatur secara memadai dalam hukum nasional, seperti penyuapan terhadap pejabat publik asing, perdagangan pengaruh, penyuapan di sektor swasta, dan pengayaan ilegal.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa usulan tersebut dapat dibahas lebih lanjut. Ia mengatakan pemerintah masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum menentukan langkah berikutnya.

Perbedaan pandangan yang muncul menunjukkan bahwa pembaruan aturan pemberantasan korupsi membutuhkan pembahasan yang menyeluruh. Pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa perubahan yang dirancang memberikan kepastian hukum tanpa melemahkan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.

Pada saat yang sama, penyempurnaan aturan juga perlu memperhatikan prinsip akuntabilitas. Setiap keputusan yang melibatkan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi prosedur, tujuan penggunaan anggaran, maupun dampaknya terhadap kepentingan masyarakat.

DEN Berikan Klarifikasi soal Kerugian Keuangan Negara

Dalam perkembangan terkait, Dewan Ekonomi Nasional memberikan penjelasan lanjutan mengenai rekomendasi penyempurnaan UU Tipikor. Melalui keterangan yang dipublikasikan pada 21 Oktober 2026, DEN menegaskan bahwa rekomendasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

DEN menjelaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta ketentuan terkait dalam KUHP, tetap dipertahankan. Fokus rekomendasi berada pada upaya memperjelas pembuktian agar proses penegakan hukum berjalan lebih objektif dan konsisten.

Selain itu, DEN mengusulkan penambahan sejumlah ketentuan yang mengacu pada standar internasional, termasuk tindak pidana yang belum tercakup secara memadai dalam peraturan nasional. Rekomendasi tersebut juga mencakup pertimbangan perlindungan bagi keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, mengikuti prosedur, dan bebas dari benturan kepentingan.

Klarifikasi ini penting untuk membedakan pernyataan awal Luhut mengenai rumusan korupsi dalam UNCAC dengan rekomendasi resmi DEN. Dengan demikian, gagasan penyempurnaan UU Tipikor tidak dapat diartikan sebagai keputusan untuk menghapus pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara.

Kepastian Hukum dan Pemberantasan Korupsi Harus Berjalan Bersama

Dukungan Sahroni terhadap usulan kajian UU Tipikor membuka ruang diskusi mengenai bagaimana hukum Indonesia dapat memberikan kepastian bagi pengelola perusahaan negara tanpa mengurangi ketegasan pemberantasan korupsi.

Di satu sisi, keputusan bisnis yang dibuat secara sah memang memiliki risiko. Namun, di sisi lain, penggunaan uang negara harus tetap diawasi agar tidak menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Karena itu, penyempurnaan UU Tipikor perlu menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama. Aturan yang jelas diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum membedakan kesalahan dalam pengambilan keputusan dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur pidana.

Hingga Kamis (22/10/2026), dukungan Sahroni terhadap kajian ulang UU Tipikor menjadi salah satu perkembangan dalam perdebatan mengenai pembaruan hukum pemberantasan korupsi. Usulan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat menjadi perubahan kebijakan atau peraturan.