Prabowo Bongkar Dugaan Beking Koruptor

NortonNews.com – Presiden Prabowo menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparat dalam melindungi pejabat yang terjerat kasus korupsi saat berpidato dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Ia menegaskan praktik korupsi di Indonesia kerap mendapat sokongan dari aparat berseragam yang tidak bertanggung jawab.

Prabowo mulanya menyoroti masih adanya pejabat yang berani melakukan korupsi di tengah kemajuan teknologi yang membuat praktik tersebut semakin mudah terdeteksi. Ia menilai para pelaku umumnya memiliki pihak yang melindungi mereka.

“Biasanya mereka itu ada bekingnya. Bekingnya biasanya seragamnya kalau enggak hijau, ya cokelat,” kata Prabowo yang langsung memicu reaksi para anggota DPR.

Ucapan tersebut merujuk pada warna seragam Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Prabowo menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan terhadap aparat yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau membela pelanggar hukum.

Sebagai mantan petinggi TNI, Prabowo mengaku prihatin apabila masih ada aparat yang merusak kepercayaan publik. Ia menekankan agar TNI dan Polri tetap menjalankan perannya sebagai alat negara yang mengabdi kepada masyarakat, bukan menjadi pelindung praktik korupsi.

Prabowo menegaskan agar nama TNI dan Polri tidak dicoreng oleh ulah oknum yang menyalahgunakan jabatan. Menurutnya, kedua institusi tersebut merupakan milik rakyat dan harus bekerja demi kepentingan masyarakat.

“Jangan cemarkan TNI-Polri. TNI-Polri milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat,” tegas Prabowo.

Dilansir dari Lambeturah.co.id – Ia juga menilai masyarakat kini semakin kritis dan mudah mengetahui jika ada aparat yang terlibat praktik melanggar hukum. Karena itu, Prabowo meminta masyarakat merekam dan melaporkan langsung jika menemukan tindakan aparat yang tidak benar.

“Kalau ada kelakuan aparat enggak beres, saya minta rakyat video,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo hadir untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 di hadapan parlemen. Ia tercatat sebagai presiden pertama yang menyampaikan langsung dokumen itu dalam sidang DPR.

Di sektor ekonomi, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah pada 2027 berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Selain itu, defisit APBN 2027 diproyeksikan berada pada level 1,8 sampai 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ketua Komisi XI DPR menyebut penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden menjadi tradisi baru dalam hubungan antara pemerintah dan parlemen.