Prabowo Bentuk BPGMN untuk Perkuat Pencegahan Karhutla di Lahan Gambut

Jakarta, NortonNews – Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai upaya memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang.
Keputusan tersebut disampaikan setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi, peneliti, dan perwakilan lembaga riset mengenai persoalan karhutla di lahan gambut. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Dilansir dari detik.com – pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan karhutla.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan bahwa kebakaran hutan, khususnya yang terjadi di kawasan gambut, menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius. Karakteristik lahan gambut dinilai membutuhkan pendekatan khusus karena memiliki kondisi yang berbeda dengan kawasan hutan lainnya.

Prabowo juga menilai Indonesia memiliki kawasan gambut yang luas sehingga diperlukan pemahaman dan pengelolaan yang sesuai. Karena itu, pemerintah melibatkan para akademisi dan ilmuwan untuk memberikan masukan mengenai langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah kebakaran.

BPGMN Langsung di Bawah Presiden
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN nantinya akan memiliki kedudukan berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan.

BPGMN direncanakan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga tersebut juga akan diisi oleh ilmuwan dan tenaga profesional untuk mendukung pengelolaan gambut dan mangrove secara lebih terarah.

“Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN,” kata Raja Juli, dilansir dari detik.com.

Raja Juli menjelaskan pembentukan badan tersebut lebih menitikberatkan pada pencegahan dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Menurutnya, langkah mitigasi perlu dilakukan sejak awal agar risiko karhutla dapat ditekan.

“Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar karena pencegahan jauh lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaksioner,” ujarnya.

Fokus pada Enam Provinsi

BPGMN nantinya akan memprioritaskan pencegahan karhutla di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pemerintah akan memberikan dukungan anggaran untuk memperkuat upaya pencegahan di wilayah tersebut. Selain bekerja di tingkat nasional, BPGMN juga diarahkan untuk menjalankan program hingga tingkat desa.

Raja Juli menyampaikan bahwa pendekatan berbasis desa diperlukan karena masyarakat setempat berada paling dekat dengan kawasan gambut. Dengan demikian, potensi munculnya titik api dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.

BPGMN juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, ilmuwan, tenaga profesional, pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Penguatan Operasi di Lapangan

Selain membentuk lembaga baru, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan. Salah satunya dengan mengoptimalkan operasi Satuan Tugas Darat agar dapat merespons kebakaran sejak dini.

Penggunaan pompa air juga akan diperkuat, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal. Sarana tersebut diharapkan dapat membantu proses pemadaman, terutama di wilayah gambut yang membutuhkan penanganan cepat.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Pemerintah mendorong perangkat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api untuk melakukan pemantauan serta memberikan respons awal apabila ditemukan potensi kebakaran.

Pendekatan tersebut menggabungkan pengetahuan ilmiah, teknologi, kemampuan operasi lapangan, dan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan gambut serta pencegahan karhutla.

Komisi IV DPR Sambut Pembentukan BPGMN

Rencana pembentukan BPGMN mendapat tanggapan dari Komisi IV DPR. Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan menyampaikan bahwa pihaknya menyambut pembentukan badan khusus yang menangani pengelolaan gambut dan mangrove.

Menurut Ahmad Yohan, pembentukan BPGMN berkaitan dengan upaya memperkuat pengendalian karhutla, khususnya di wilayah gambut. Ia juga menyebut keberadaan lembaga khusus tersebut sejalan dengan rekomendasi yang sebelumnya disampaikan Komisi IV dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan.

Komisi IV DPR juga menyoroti kebutuhan anggaran yang memadai. Ahmad Yohan meminta adanya koordinasi antara pemerintah, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta DPR dalam pembahasan anggaran BPGMN.

Menurutnya, pengelolaan gambut dan mangrove melibatkan berbagai sektor sehingga membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan dapat berjalan secara terpadu.

DPR Soroti Pengalaman BRGM

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan turut memberikan tanggapan mengenai pembentukan BPGMN. Ia menyinggung pengalaman Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya memiliki tugas khusus dalam pengelolaan gambut dan mangrove.

Daniel berharap BPGMN dapat menjalankan pengelolaan gambut secara lebih sistematis. Ia menilai karakteristik gambut membutuhkan pola pengelolaan khusus, termasuk dalam pengaturan muka air, pemanfaatan lahan, serta keterlibatan masyarakat.

Menurut Daniel, masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan gambut. Pengelolaan lahan secara produktif, seperti untuk kegiatan pertanian dan penanaman tanaman produktif, diharapkan dapat berjalan bersamaan dengan upaya menjaga ekosistem.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan dalam penanganan karhutla, seperti keterbatasan infrastruktur, kondisi lahan gambut yang tebal di sejumlah wilayah, faktor cuaca, serta keterbatasan anggaran.

Pencegahan Jadi Fokus Utama

Pembentukan BPGMN menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam pengelolaan karhutla. Lembaga tersebut dirancang untuk mengintegrasikan peran ilmuwan, profesional, pemerintah, hingga masyarakat di tingkat desa.

Dengan adanya BPGMN, pemerintah menargetkan pengelolaan gambut dan mangrove dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga respons terhadap kebakaran di lapangan.

Pemerintah juga menyiapkan BPGMN untuk bekerja langsung di wilayah yang memiliki kawasan gambut dan tingkat risiko karhutla, terutama di enam provinsi yang menjadi prioritas. Pembentukan lembaga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan sejak awal.