Polri Tegaskan Komitmen Pembenahan Internal Usai Tiga Jenderal Ditetapkan sebagai Tersangka

NortonNews – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan internal setelah tiga perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penanganan perkara tersebut disebut sebagai bagian dari upaya membersihkan institusi dari tindakan yang melanggar hukum.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini sejalan dengan program Kapolri yang menekankan pentingnya pembenahan di lingkungan internal kepolisian. Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dibangun melalui institusi yang bersih dan profesional.

Menurut Isir, upaya memperbaiki institusi perlu dimulai dari dalam dengan menindak setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan demikian, Polri diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Dilansir dari detik.com – Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Asep Edi Suheri, menjelaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang sedang diselidiki merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan resmi institusi Polri.

Ia mengatakan bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan secara profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asep Edi turut memastikan bahwa penanganan kasus tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Polri tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa selama proses hukum berlangsung.

Dalam perkara ini, tiga perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo pada periode 2025–2026.

Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, termasuk tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Polri menegaskan bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan pengawasan internal sekaligus menjaga profesionalitas institusi kepolisian.