JAKARTA, NORTON NEWS – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan bagi pasar tenaga kerja Indonesia sepanjang 2026. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 72.336 pekerja melaporkan terkena PHK selama periode Januari hingga Oktober 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), jumlah tersebut tersebar di berbagai provinsi. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pekerja terdampak PHK paling tinggi, yakni mencapai 14.694 orang.
Posisi berikutnya ditempati Banten dengan 8.649 pekerja, kemudian Jawa Tengah sebanyak 6.860 orang. Sementara itu, Jawa Timur berada di urutan keempat dengan 6.574 pekerja, disusul DKI Jakarta sebanyak 5.360 orang.
10 Provinsi dengan Jumlah PHK Tertinggi
Berikut daftar sepuluh provinsi dengan jumlah pekerja yang melaporkan terkena PHK terbanyak sepanjang Januari hingga Oktober 2026:
- Jawa Barat: 14.694 pekerja
- Banten: 8.649 pekerja
- Jawa Tengah: 6.860 pekerja
- Jawa Timur: 6.574 pekerja
- DKI Jakarta: 5.360 pekerja
- Kalimantan Timur: 3.971 pekerja
- Kalimantan Selatan: 3.596 pekerja
- Sumatera Utara: 3.484 pekerja
- Sulawesi Tengah: 2.924 pekerja
- Sulawesi Selatan: 2.767 pekerja
Data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar provinsi dengan angka PHK tertinggi berada di Pulau Jawa. Meski demikian, sejumlah wilayah di luar Jawa, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah, juga mencatat jumlah pekerja terdampak yang cukup besar.
Data PHK Masih Berpotensi Bertambah
Kemnaker menjelaskan bahwa angka PHK yang tercatat masih dapat mengalami perubahan. Hal ini karena pekerja yang mengalami PHK masih memiliki kesempatan untuk mengajukan klaim JKP hingga enam bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja.
“Mengingat tenaga kerja yang ter-PHK masih dapat mengajukan klaim hingga batas waktu 6 bulan sejak tanggal PHK, maka data dalam 6 bulan terakhir masih bersifat dinamis dan dapat terus mengalami pembaruan,” tulis Kemnaker dalam keterangannya.
Dalam proses pengolahan data, Kemnaker juga melakukan penyaringan terhadap laporan yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) sama untuk menghindari penghitungan ganda.
Selain itu, data tersebut tidak memasukkan pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, maupun meninggal dunia.
Dengan demikian, angka 72.336 pekerja merupakan jumlah laporan PHK yang tercatat melalui sistem JKP hingga Oktober 2026. Data tersebut belum tentu mencakup seluruh kasus PHK yang terjadi di Indonesia.
You must be logged in to post a comment Login