Perjalanan Kasus Husniah Talenrang: Jadi Tersangka Korupsi, Dimakzulkan, hingga Ditahan

NortonNews – Karier politik Sitti Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, berakhir setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan resmi diberhentikan dari jabatannya. Ia kini juga telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Husniah dilantik sebagai Bupati Gowa pada 20 Februari 2025. Namun, pada Juli 2026, DPRD Gowa mulai menggunakan hak angket untuk menyelidiki sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinannya.

Pansus hak angket DPRD Gowa mendalami tiga persoalan, yakni dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis, pencabutan bantuan beasiswa doktoral, serta dugaan perbuatan tercela. Pada 14 Juli 2026, Husniah sempat menghadiri sidang pemeriksaan, tetapi memilih meninggalkan ruang sidang karena keberatan dengan mekanisme pertanyaan yang diajukan anggota pansus.

Pembahasan kemudian berlanjut dalam rapat paripurna DPRD Gowa pada 12 Agustus 2026. Seluruh fraksi menyetujui penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai dasar untuk mengusulkan pemberhentian Husniah. Permohonan tersebut selanjutnya didaftarkan ke Mahkamah Agung pada 21 Agustus 2026 dengan nomor perkara 1 P/UP/2026.

Dilansir dari detik.com – Pada 25 September 2026, Kortas Tipikor Polri menetapkan Husniah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada periode 2025–2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 30 saksi dan empat orang ahli dari berbagai bidang.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 1 Oktober 2026, ketika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa terkait pemberhentian Husniah. Majelis hakim menyatakan permohonan tersebut beralasan dan sesuai dengan hukum.

Husniah kemudian resmi diberhentikan dari jabatan Bupati Gowa pada 14 Oktober 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan pemberhentian tersebut sekaligus menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa.

Pada 26 Oktober 2026, Husniah memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah pemeriksaan selesai, penyidik Kortas Tipikor Polri memutuskan melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan atas dugaan pemerasan, gratifikasi terkait perizinan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kabag Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, menyampaikan bahwa Husniah ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 26 Oktober hingga 14 November 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Polda Sulawesi Selatan sembari proses hukum terhadap kasus tersebut berlanjut.