Pengusul Hak Menyatakan Pendapat DPR Temui Pimpinan, Nasib Usulan Terkait Gibran Dibahas

JAKARTA, NORTON NEWS – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menginisiasi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dikabarkan akan menemui pimpinan DPR untuk membahas kelanjutan usulan tersebut. Langkah ini berkaitan dengan polemik dugaan persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, sekitar 50 anggota DPR dari berbagai fraksi telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. Dokumen tersebut juga telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, membenarkan adanya dukungan dari sejumlah anggota parlemen lintas fraksi.

“Ada sekitar 50 anggota yang sudah menandatangani. Mereka dari mayoritas fraksi di DPR. Surat sudah disampaikan ke pimpinan (DPR),” ujar Mardani.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mempelajari dan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku.

”Kami sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada,” tegas Puan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa pimpinan DPR perlu memeriksa sejumlah persyaratan sebelum usulan tersebut diproses lebih lanjut. Pemeriksaan mencakup argumentasi hukum, jumlah anggota pengusul, serta keterwakilan fraksi.

Apabila seluruh ketentuan dinyatakan terpenuhi, usulan tersebut akan dibahas melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR sebelum menentukan tahapan berikutnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pengajuan Hak Menyatakan Pendapat membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR.

Wacana penggunaan hak tersebut menjadi bagian dari dinamika politik di parlemen dalam merespons polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga saat ini, kelanjutan usulan masih bergantung pada proses pembahasan dan mekanisme konstitusional di DPR.