Norton News – Ratusan warga Israel menggelar demonstrasi di sejumlah wilayah untuk mendesak kelompok oposisi membentuk aliansi politik bersama partai-partai Arab. Langkah tersebut dinilai dapat membuka peluang terbentuknya mayoritas parlemen untuk mengakhiri kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Aksi unjuk rasa berlangsung di Tel Aviv dan Yerusalem pada Sabtu (31/10/2026), menyusul hasil pemilihan umum Israel yang digelar pada 27 Oktober 2026. Hasil pemilu tersebut belum menghasilkan satu blok politik yang mampu menguasai mayoritas kursi parlemen.
Dilansir AFP, Minggu (1/11/2026), kelompok partai berbasis pemilih Yahudi yang menentang Netanyahu memperoleh 48 kursi. Sementara itu, dua partai yang memiliki basis pemilih Arab, yakni Raam dan Joint List, berhasil mengamankan total 19 kursi.
Jika kedua kelompok tersebut bekerja sama, mereka berpotensi menguasai 67 dari total 120 kursi parlemen Israel. Jumlah itu cukup untuk membentuk mayoritas politik, meskipun gagasan koalisi tersebut masih menghadapi penolakan dari sejumlah pihak di kubu oposisi.
Salah satu demonstran di Tel Aviv, Ayelet Raz, menilai komunitas Arab yang mencakup sekitar 20 persen populasi Israel memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam kehidupan politik negara tersebut.
“Ini adalah kesempatan terakhir untuk perubahan nyata,” ujar Raz.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik dan pertumpahan darah akan terus berlangsung apabila tidak ada perubahan dalam arah politik Israel.
“Kita perlu memberi kesempatan bagi perdamaian. Jika tidak, pertumpahan darah ini akan terus berlangsung selamanya,” katanya.
Dalam aksi tersebut, sekitar 500 demonstran membawa berbagai poster yang menyerukan persatuan masyarakat Arab dan Yahudi. Salah satu pesan yang disampaikan berbunyi, ‘Arab dan Yahudi hanya akan menang jika bersatu’.
Oposisi Israel Masih Terpecah
Meski desakan pembentukan koalisi semakin menguat, pemimpin oposisi Gadi Eisenkot belum memastikan apakah akan menjalin kerja sama politik dengan partai-partai Arab.
Eisenkot menyatakan dirinya hanya ingin membentuk pemerintahan Zionis yang berkomitmen mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan liberal. Ia juga menegaskan sikapnya yang menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.
Sementara itu, Yair Golan, pemimpin Partai Democrats, mendukung gagasan pemerintahan yang memperoleh dukungan partai-partai Arab. Menurutnya, mengecualikan kelompok tersebut dari proses politik merupakan tindakan diskriminatif.
Namun, sikap berbeda ditunjukkan Avigdor Liberman, pemimpin Partai Yisrael Beitenu. Ia menolak bergabung dengan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab, termasuk apabila dukungan tersebut hanya diberikan dari luar koalisi.
“Siapa pun yang ingin bergantung pada para pendukung terorisme, silakan saja. Yisrael Beitenu tidak akan terlibat,” tulis Liberman melalui Facebook.
Pendukung Netanyahu Gelar Aksi Tandingan
Di tengah demonstrasi kelompok yang menentang Netanyahu, lebih dari 100 pendukung perdana menteri juga menggelar aksi tandingan di Tel Aviv.
Mereka menyerukan agar kelompok oposisi bergabung dengan pemerintahan Netanyahu. Para demonstran juga menyampaikan slogan yang mempertentangkan pilihan politik antara kubu kanan dan Palestina.
Salah seorang pendukung Netanyahu, Rebecca Schindler, menuding dua partai Arab memiliki kedekatan dengan Hamas. Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kerja sama politik dengan partai-partai tersebut dapat mengubah karakter negara Israel.
Perbedaan pandangan di antara kelompok oposisi maupun masyarakat menunjukkan bahwa pembentukan pemerintahan baru masih menghadapi tantangan politik. Meski memiliki peluang memperoleh mayoritas kursi melalui kerja sama dengan partai Arab, kesepakatan koalisi belum tercapai.
You must be logged in to post a comment Login