NORTON NEWS – Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra dapat diselesaikan pada 2026. Upaya tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus memastikan para penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.
Pembahasan mengenai percepatan pembangunan hunian tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas berbagai langkah pemulihan pascabencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra, termasuk penyediaan lahan untuk relokasi masyarakat terdampak.
Sugiono mendorong pemerintah daerah memastikan lahan relokasi tersedia dan memiliki kepastian hukum. Ketersediaan lahan yang aman dinilai penting agar proses pembangunan hunian bagi para penyintas tidak terhambat oleh persoalan administrasi maupun legalitas.
Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah dengan total nilai Rp702,93 miliar. Pembangunan tempat tinggal dan pemulihan infrastruktur publik menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028.
Sugiono menegaskan bahwa proses pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali bangunan yang rusak, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
“Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik ini menjadi prioritas. Kita ingin tidak hanya sekadar membangun kembali fisik bangunan, tetapi memulihkan harapan dan masa depan saudara-saudara kita di Sumatra. Negara akan terus hadir memastikan mereka bisa kembali bangkit,” kata Sugiono.
Pemerintah Pastikan Pendanaan Pemulihan Berkelanjutan
Di samping mempercepat pembangunan hunian, pemerintah turut memperhatikan keberlanjutan pendanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Sejumlah program pemulihan masih harus berjalan meskipun tahun anggaran 2026 berakhir dan memasuki tahun anggaran 2027.
Sugiono meminta agar pergantian tahun anggaran tidak menghambat pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Koordinasi antarkementerian dan lembaga diperlukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat penyintas berjuang sendirian hanya karena pergantian tahun anggaran. Sinergi lintas sektor ini adalah wujud komitmen kita untuk memastikan proses pemulihan terus berkesinambungan, berjalan tuntas, dan tidak ada rakyat yang tertinggal,” ujarnya.
Antisipasi Karhutla dan Bencana Musim Hujan
Dilansir dari Suara.com – Selain membahas pemulihan pascabencana di Sumatra, pemerintah juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.
Kementerian Dalam Negeri didorong untuk memperkuat pengawasan melalui pemerintah daerah, termasuk dengan meminta kepala daerah meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, BNPB melanjutkan penanganan di lapangan melalui operasi darat dan udara serta modifikasi cuaca untuk mengendalikan titik api yang masih tersisa.
Pemerintah juga mempersiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi selama musim hujan. Penanganan bencana di wilayah lain, termasuk Nusa Tenggara Timur dan Papua Pegunungan, turut menjadi perhatian.
Sugiono menyampaikan bahwa Kemenko PMK siap mendukung upaya BNPB, terutama apabila terdapat kendala operasional yang membutuhkan keputusan cepat.
“Apabila terdapat kendala yang membutuhkan keputusan taktis, Kepala BNPB dapat berkonsultasi langsung dengan saya agar penyelesaiannya dapat dipercepat,” kata Sugiono.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana berikutnya.
You must be logged in to post a comment Login