PDIP Sepakat Gunakan Hak Menyatakan Pendapat, 110 Anggota Siap Dukung Usulan Terkait Gibran

JAKARTA, NORTON NEWS – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI menyatakan kesepakatan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan keputusan tersebut setelah menggelar rapat pleno fraksi pada Rabu (11/11/2026). Dari total 110 anggota fraksi, sebanyak 102 orang hadir, sedangkan delapan lainnya tidak mengikuti rapat karena izin atau sakit.

Utut menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama seluruh anggota fraksi. PDIP memilih jalur konstitusional sebagai langkah politik untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” sambungnya.

Ketika ditanya mengenai jumlah anggota yang akan dilibatkan dalam pengajuan HMP kepada pimpinan DPR, Utut menyebut seluruh anggota Fraksi PDIP yang berjumlah 110 orang siap mendukung keputusan tersebut apabila dibutuhkan.

“Kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” tuturnya.

Menurut Utut, keputusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, penjelasan lebih lanjut mengenai landasan pengajuan hak tersebut akan disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP yang bertugas di Komisi III DPR.

Meski telah memperoleh kesepakatan internal, PDIP belum menetapkan waktu resmi untuk menyampaikan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. Tahapan selanjutnya akan mengikuti prosedur di parlemen, termasuk pembahasan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

“Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR, biar supaya ada Bamus segera,” jelas dia.

Utut juga menanggapi rencana Gibran untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Ia menegaskan bahwa PDIP tetap menghormati hak individu untuk menggunakan jalur hukum.

“Terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi,” ujarnya.

Ia turut mengingatkan agar seluruh pihak dapat menyikapi dinamika politik tersebut dengan bijaksana dan menjaga persatuan.

“Yang paling penting kita jaga, kita ini berbangsa bernegara kita bersaudara. Apapun keputusannya kita jalani dengan damai. Sekali lagi kita jalani dengan damai,” kata dia.

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Di tengah bergulirnya wacana Hak Menyatakan Pendapat di DPR, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal tersebut dalam keterangan pers di Istana Negara.

“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers singkat di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo juga memberikan tanggapan mengenai langkah politik yang tengah ditempuh anggota DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat. Menurutnya, pemerintah menghormati proses politik yang menjadi kewenangan lembaga legislatif.

“Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” ujarnya.

Dengan demikian, keputusan PDIP untuk menempuh Hak Menyatakan Pendapat masih akan berlanjut melalui mekanisme internal dan prosedur kelembagaan DPR RI.