PDIP Minta Pergantian Wapres Pengganti Gibran Berlangsung Tertib dan Sesuai Konstitusi

NortonNews – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dede Indra Permana Soediro, berharap proses peralihan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dapat berjalan secara tertib dan mengikuti aturan konstitusi. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam setiap tahapan pemilihan pengganti Gibran agar seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku tetap dipatuhi.

Pernyataan tersebut disampaikan Dede setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada Kamis (12/11/2026). Menurutnya, kekosongan posisi Wakil Presiden yang terjadi sejak pukul 11.26 WIB pada hari tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan yang telah ditetapkan.

“Hari ini saya bertemu dengan Bapak Presiden dan Mas Gibran. Bahwa sejak pukul 11.26 WIB tadi sudah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam diskusi tersebut menyarankan proses pengisiannya segera dipercepat, tetap dengan seksama dan sesuai mekanisme konstitusi,” ujar Dede.

Dalam pertemuan itu, Dede juga membahas pentingnya keberadaan Wakil Presiden untuk membantu Presiden menjalankan berbagai tugas pemerintahan. Terlebih, Prabowo memiliki sejumlah agenda kenegaraan, termasuk perjalanan dinas ke luar negeri yang membutuhkan keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan di dalam negeri.

“Dalam diskusi tadi juga diingatkan bahwa Bapak Presiden memiliki banyak tugas dan agenda ke luar negeri. Kita ingin ketika Bapak Presiden menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri, pemerintahan di dalam negeri tetap berjalan optimal sesuai arahan beliau. Di sinilah pentingnya peran wakil presiden dalam membantu presiden,” jelasnya.

Dilansir dari detik.com – Dede berharap proses penentuan Wakil Presiden pengganti Gibran dapat diselesaikan dalam waktu secepat mungkin. Ia bahkan menyampaikan harapan agar seluruh tahapan tersebut sudah rampung paling lambat pada 26 November 2026, selama seluruh persyaratan dan ketentuan waktu yang berlaku dapat dipenuhi.

“Harapan saya, apabila seluruh tahapan dan ketentuan waktunya memungkinkan, paling lambat 26 November sudah dapat diselesaikan. Karena itu, koordinasi dan kesiapan administrasinya perlu segera dilakukan agar proses berjalan cepat, tertib, dan memiliki dasar hukum yang kuat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dede memaparkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diajukan Presiden dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak jabatan tersebut kosong.

Ia menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan diawali dengan penyelenggaraan rapat gabungan MPR RI paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadinya kekosongan. Selanjutnya, MPR akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden dalam batas waktu paling lama 3 x 24 jam setelah rapat gabungan dilaksanakan.

Tahapan berikutnya mencakup pengajuan dua kandidat Wakil Presiden oleh Presiden beserta dokumen persyaratan yang diperlukan. Setelah berkas diterima, MPR akan melakukan verifikasi sebelum melanjutkan proses pemilihan melalui sidang paripurna, penetapan calon terpilih, hingga pelantikan Wakil Presiden yang baru.

Dede menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses tersebut harus tetap memperhatikan pembagian kewenangan antara Presiden dan MPR sebagaimana diatur dalam konstitusi. Ia berharap mekanisme pergantian jabatan dapat berlangsung sesuai aturan sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Seluruh proses harus menghormati kewenangan Presiden dan MPR. Kepentingan kita adalah memastikan Presiden mendapatkan dukungan yang optimal dalam menjalankan pemerintahan, agenda kenegaraan tetap terlaksana, dan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang langsung untuk menyampaikan surat tersebut kepada seluruh pimpinan lembaga.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Muzani juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri dengan isi serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran berharap agar dokumen tersebut dapat segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.