JAKARTA, NortonNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (13/10/2026), penyidik turut mengamankan uang tunai, logam mulia, hingga aset kripto yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa total uang tunai yang disita mencapai sekitar Rp3,3 miliar. Jumlah tersebut merupakan pembaruan dari informasi awal yang menyebutkan uang sitaan sebesar Rp1,4 miliar.
Selain uang tunai, KPK juga mengamankan logam mulia dengan berat ratusan gram serta aset kripto yang nilainya diperkirakan mencapai satu digit miliar rupiah. Namun, penyidik masih menelusuri secara lebih lanjut kepemilikan aset kripto tersebut dan belum memerinci asal maupun pemilik setiap barang bukti.
Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari unsur BNPB dan pihak swasta. Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB; Bima Setiawan, yang disebut sebagai adik Kepala BNPB Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.
Dilansir dari Kumparan News – Perkara ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan Dana Siap Pakai untuk penanggulangan bencana. Dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan kedaruratan kebencanaan.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian, yang turut dimintai keterangan setelah terjaring OTT, tidak termasuk dalam lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyatakan bahwa berdasarkan hasil pendalaman saat itu, belum ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka.
KPK masih mendalami konstruksi perkara, termasuk keterkaitan barang bukti dengan dugaan penyimpangan pengadaan. Rincian lebih lanjut mengenai perkara, pihak-pihak yang terlibat, dan sangkaan hukum akan disampaikan oleh KPK melalui keterangan resmi.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
You must be logged in to post a comment Login