OJK Ungkap Pihak di Balik Pelanggaran Saham DSSA, BREN, dan CUAN, Denda Capai Rp 2,1 Triliun

NortonNews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran di pasar modal terkait saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Total denda yang dikenakan dalam perkara tersebut mencapai Rp 2,1 triliun.

Dalam pengumuman bersama OJK dan Bareskrim Polri pada Rabu (21/10/2026), sanksi diberikan kepada sejumlah perusahaan, perantara perdagangan efek, serta pihak yang berkaitan dengan transaksi saham ketiga emiten tersebut. Pelanggaran yang ditemukan mencakup dugaan manipulasi harga saham hingga pengaburan identitas pemesan dalam penawaran umum saham.

Pada perkara saham DSSA, OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 1,5 triliun kepada PT SMT. Selain itu, seorang direktur PT SS berinisial R dikenai pembekuan izin sebagai wakil penjamin emisi efek selama satu tahun. Keduanya dinilai melanggar ketentuan mengenai manipulasi pasar dalam peraturan perundang-undangan pasar modal.

OJK juga memberikan sanksi administratif kepada sembilan anggota bursa, yakni PT SSI, PT SS, PT ALS, PT BS, PT AMS, PT TSI, PT BCS, PT WSI, dan PT RSI. Delapan tenaga penjualan dari anggota bursa turut menerima peringatan tertulis karena menangani pesanan nasabah yang melakukan transaksi saham DSSA.

Dilansir dari detik.com – Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan indikasi manipulasi perdagangan saham DSSA yang dilakukan secara terencana dan terstruktur melalui nasabah sejumlah anggota bursa. Aktivitas tersebut dinilai menyebabkan harga saham DSSA mengalami kenaikan signifikan.

Sementara itu, dalam kasus penawaran umum saham BREN, OJK menjatuhkan denda Rp 500 miliar kepada AH Ltd. Perusahaan tersebut dinilai melakukan pengaburan informasi mengenai identitas pihak yang memesan saham. Pelanggaran serupa ditemukan dalam penawaran umum saham CUAN, dengan TC Pte Ltd dikenai denda administratif sebesar Rp 100 miliar.

Untuk perkara CUAN, OJK juga memberikan sanksi administratif kepada dua anggota bursa, yakni PT HPS dan PT BDS. Selain itu, izin wakil penjamin emisi efek milik seorang direktur PT HPS dibekukan selama tiga bulan.

OJK menjelaskan bahwa pemeriksaan saham BREN dan CUAN menemukan adanya tindakan yang dinilai menyesatkan dalam proses pemesanan saham. Sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengendali perusahaan diduga memperoleh alokasi saham dalam jumlah besar dengan menyamarkan identitas mereka. Kondisi tersebut menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar menjadi terbatas.

Melalui penjatuhan sanksi tersebut, OJK menegaskan penegakan aturan pasar modal terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Penanganan perkara ini diharapkan dapat mendukung transparansi perdagangan saham dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.