NortonNews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menghadapi sejumlah persoalan dari sisi mitra pelaksana. Keluhan tersebut disampaikan Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) Indonesia saat mendatangi DPR pada Kamis (1/10/2026).
Para mitra diterima Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari. Salah satu persoalan yang mereka soroti adalah kondisi sekitar 13 ribu dapur SPPG yang disebut tidak beroperasi, bahkan sebagian di antaranya terkena suspensi.
Ketua Umum AMBGN sekaligus Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan para mitra sebelumnya telah mengeluarkan modal dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG.
“Ada 13.000 dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspen oleh Kepala BGN yang baru,” ujar Sawaluddin di hadapan pimpinan DPR.
Menurutnya, total investasi yang telah dikeluarkan para mitra untuk pembangunan dapur SPPG mencapai sekitar Rp26 triliun. Angka tersebut dihitung berdasarkan sekitar 13 ribu dapur dengan rata-rata investasi sebesar Rp2 miliar untuk setiap dapur.
Sawaluddin menyebut tidak seluruh modal tersebut berasal dari dana pribadi. Sejumlah mitra bahkan menggunakan pinjaman untuk membangun fasilitas SPPG. Ketika operasional terganggu, kewajiban pembayaran pinjaman tetap berjalan sehingga sebagian mitra menghadapi penagihan dari perbankan maupun pihak lainnya.
“Mereka rela berutang, Pak. Lalu ketika ada kejadian luar biasa, ketika ada keracunan, mereka yang dituduh maling, mereka yang dituduh koruptor, mereka yang dituduh mencuri,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, AMBGN meminta adanya kepastian mengenai status kemitraan, termasuk hak dan kewajiban para mitra serta kebijakan terhadap dapur SPPG yang mengalami suspensi.
Sawaluddin juga meminta hubungan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra dibangun secara adil dan setara. Menurutnya, mitra perlu dilibatkan dalam pembahasan setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional mereka.
“Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab. Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara. Setara, kedudukan kita sama,” katanya.
Mitra Minta Payung Hukum MBG
Selain masalah operasional, para mitra juga meminta pemerintah segera menyiapkan aturan khusus yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Dilansir dari Liputan6.com – Mereka meminta DPR memfasilitasi pertemuan antara perwakilan mitra dengan Kepala BGN Sudaryono serta Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.
“Kami menuntut supaya undang-undang MBG segera diterbitkan. Dan pada proses perancangannya, kami mitra sebagai bagian utuh dari program Makan Bergizi Gratis ini dimintai pendapat, diajak terlibat, disertakan dalam proses pengambilan keputusan ini,” ujar perwakilan massa.
DPR Siapkan Pertemuan dengan Kepala BGN
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pihaknya memahami keluhan yang disampaikan para mitra dan akan memfasilitasi pertemuan mereka dengan Kepala BGN Sudaryono.
“Minggu depan Pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN, Pak Sudaryono,” kata Saan.
Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada Senin. Namun, jadwal pastinya masih akan disesuaikan dengan agenda pimpinan DPR, Kepala BGN, serta perwakilan mitra.
Saan menilai persoalan tersebut perlu segera dibahas agar tidak berlarut-larut. DPR, kata dia, akan berupaya mencari solusi atas masalah yang dihadapi para mitra, terutama setelah mereka mengeluarkan investasi besar untuk mendukung program MBG.
“Kami yang ada di DPR tentu sangat memahami, merasakan, dan berempati terhadap apa yang kawan-kawan semua alami,” ujar Saan.
“Sudah berinvestasi, sudah mengeluarkan banyak hal, dan tentu ini pasti, pasti akan kami perjuangkan,” tandasnya.
You must be logged in to post a comment Login