Menteri PPPA Soroti Pajak Pembalut 11 Persen, Pemerintah Lakukan Koordinasi

NORTON NEWS – Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap produk pembalut perempuan menjadi perhatian publik. Menanggapi polemik tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membahas persoalan tersebut.

Arifah menilai pembalut memiliki kedudukan berbeda dibandingkan barang konsumsi pada umumnya. Produk tersebut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan proses biologis menstruasi dan tidak dapat dihindari.

“Iya, itu kan kebutuhan dasar, ya, karena menstruasi itu kan biologis,” ujar Arifah kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pengenaan pajak terhadap produk menstruasi masih berlangsung. Kementerian PPPA sedang menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk membicarakan persoalan tersebut, meskipun belum merinci lembaga maupun pihak yang terlibat dalam koordinasi.

Arifah juga meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan dari proses pembahasan yang sedang dilakukan pemerintah. Ia berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi perempuan.

“Nah, saat ini kita sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, ya. Jadi nanti ditunggu saja, tunggu kami koordinasinya seperti apa, supaya ada sesuatu yang menggembirakan,” katanya.

DJP Jelaskan Alasan Pembalut Dikenakan PPN

Sebelumnya, isu pajak pembalut ramai diperbincangkan masyarakat melalui media sosial. Perhatian publik muncul setelah diketahui bahwa produk sanitasi menstruasi tersebut termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pembalut yang diperjualbelikan di Indonesia pada prinsipnya dikenakan PPN selama memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Produk tersebut belum masuk dalam daftar barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun pembalut termasuk kategori barang nonmewah. Dengan mekanisme tarif PPN 12 persen dan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual, beban pajak efektif yang dikenakan kepada produk tersebut menjadi 11 persen.

DJP juga menegaskan bahwa pengenaan PPN terhadap pembalut bukan merupakan pajak khusus bagi perempuan ataupun aktivitas menstruasi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah memahami bahwa produk menstruasi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kebersihan perempuan. Karena itu, berbagai usulan mengenai perubahan perlakuan pajak terhadap produk tersebut perlu mempertimbangkan aturan perpajakan, dampak ekonomi bagi masyarakat, serta konsekuensi terhadap penerimaan negara.

Polemik ini turut membuka pembahasan mengenai akses perempuan terhadap kebutuhan sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan.