Jakarta, Norton News, 5 Desember 2025 – dilansir dari kompas.com Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol resmi mencabut seluruh persetujuan lingkungan milik perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Ia menyampaikan bahwa delapan perusahaan akan dipanggil oleh Kementerian LH pada pekan depan. Berdasarkan pemantauan citra satelit, perusahaan-perusahaan tersebut diduga ikut memperburuk kondisi banjir.
“Dari sisi korporasi, mulai hari ini kami menarik seluruh persetujuan lingkungan dari dokumen-dokumen yang berada di kawasan bencana,” ujar Hanif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Hanif menambahkan bahwa pemanggilan para pelaku usaha akan dilakukan minggu depan sebagai tindak lanjut dari temuan awal berbasis analisis satelit. Mengingat bencana di Sumatera telah menelan korban jiwa, Kementerian LH juga menyiapkan langkah penegakan hukum pidana. Sanksi tidak hanya menyasar perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, tetapi juga pemerintah daerah yang memberikan izin.
Ia menegaskan kembali bahwa seluruh dokumen lingkungan khususnya yang berada di kawasan daerah aliran sungai (DAS) telah dicabut. “Ini untuk memastikan adanya keadilan, memberikan efek jera, dan meningkatkan kehati-hatian ke depan,” ucap Hanif.
“Kami telah melakukan peninjauan ulang dan mulai hari ini seluruh dokumen persetujuan lingkungan, terutama yang terkait DAS, ditarik untuk kami evaluasi lebih lanjut,” tambahnya.
You must be logged in to post a comment Login