Mahkamah Agung Nyatakan Surat Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah

NortonNews – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan itu tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis hakim yang menangani perkara ini diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan penggugat.

Kasasi tersebut berkaitan dengan gugatan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Perkara pada tingkat pertama tercatat dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.

Dilansir dari detik.com – Salah satu tuntutan yang diajukan Subhan adalah menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Dokumen tersebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain meminta pembatalan surat keterangan, penggugat juga meminta agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, serta meminta tergugat membayar biaya perkara.

Sebelum mencapai tingkat kasasi, gugatan Subhan tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Ia kemudian mengajukan banding, tetapi putusan pengadilan tingkat banding menguatkan putusan sebelumnya. Subhan selanjutnya membawa perkara tersebut ke MA hingga permohonan kasasinya dikabulkan.

Surat penyetaraan pendidikan tersebut menjadi sorotan karena digunakan sebagai dokumen persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Meski demikian, putusan mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai status pendidikan atau jabatan seseorang. Rincian pertimbangan hukum majelis hakim dapat diketahui melalui salinan lengkap putusan MA.