NORTON NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta sejumlah pihak dari unsur swasta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
“Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta,” kata Budi di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).
KPK Sita Uang Tunai dan Logam Mulia
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas. Berdasarkan perhitungan awal, uang tunai yang disita mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
“Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar rupiah,” ujar Budi.
Barang bukti tersebut akan didalami untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan guna memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai perkara tersebut.
Diduga Berkaitan dengan Dana Siap Pakai Kebencanaan
KPK mengungkapkan bahwa OTT tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.
Dana siap pakai merupakan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam penggunaannya menjadi perhatian serius, mengingat anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Meski demikian, KPK belum memerinci pengadaan yang menjadi objek penyelidikan maupun jenis bencana yang berkaitan dengan dugaan perkara tersebut.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa lembaganya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan konstruksi kasus serta peran masing-masing pihak yang diamankan.
“Nanti kalau keputusannya berbeda dengan yang di-ekspos, itu akan tidak hanya saya yang dirugikan. Masyarakat sebagai penerima informasi akan dirugikan,” ujar Asep.
KPK meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi mengenai perkembangan perkara tersebut.
BNPB Hormati Proses Hukum KPK
Dilansir dari Kompas.com – Menanggapi operasi tersebut, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif. Lembaga tersebut juga menegaskan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang sedang diperiksa.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, mengatakan bahwa BNPB siap memberikan dukungan data serta akses informasi yang dibutuhkan penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” kata Berton.
Sebagai langkah pengawasan internal, pimpinan BNPB juga telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen yang diperlukan.
BNPB turut mengimbau seluruh pegawainya agar tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran kebencanaan yang memiliki peran penting dalam penanganan keadaan darurat dan pemulihan masyarakat terdampak bencana. KPK masih mendalami perkara tersebut untuk memastikan konstruksi kasus dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
You must be logged in to post a comment Login