NORTON NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk mengutamakan proses pemeriksaan terkait perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai rencana perjalanan dinas Nusron ke Jepang. Sebelumnya, ia tercatat telah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kehadiran Nusron sebagai saksi diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap perkara secara menyeluruh.
“Terkait dengan informasi yang menyatakan bahwa saudara NW akan bepergian kembali ke luar negeri, tentu KPK dalam kesempatan ini juga mengimbau agar Pak NW ini bisa memprioritaskan proses-proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/11/2026).
Menurut Budi, keterangan saksi memiliki peran penting dalam proses penyidikan. Informasi yang diberikan para saksi maupun pihak terkait dapat digunakan untuk mencocokkan berbagai temuan yang telah dikumpulkan penyidik.
“Karena tentu kehadiran seorang saksi dalam suatu proses penyidikan guna memberikan keterangan yang dibutuhkan ini akan sangat membantu bagi para penyidik dalam pengungkapan perkara,” tambahnya.
Meski demikian, KPK menyatakan belum dapat melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Nusron. Hal tersebut berkaitan dengan status hukumnya yang hingga saat ini masih sebagai saksi, bukan tersangka.
“Jadi memang merujuk kepada KUHAP, pihak-pihak yang dapat dilakukan cegah ke luar negeri atau disebut cekal begitu, itu hanya pihak-pihak yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Budi.
MAKI Ungkap Dugaan Rencana Perjalanan Nusron ke Jepang
Informasi mengenai rencana keberangkatan Nusron ke Jepang sebelumnya disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.
Boyamin menduga perjalanan dinas tersebut berpotensi menjadi alasan bagi Nusron untuk kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Ia menyampaikan informasi tersebut melalui keterangan tertulis pada Senin (2/11/2026).
“Nusron Wahid sedang merencanakan dinas ke Jepang. Dinas ke Jepang modus untuk mangkir jika nantinya akan dipanggil KPK,” ujar Boyamin.
Boyamin juga mempertanyakan belum adanya pemanggilan ketiga terhadap Nusron. Menurutnya, KPK perlu segera mengambil langkah agar proses pemeriksaan dapat berjalan.
“KPK tidak tegas, telah ada surat panggilan yang telah diusulkan Penyidik namun belum acc atasan,” tambahnya.
Dua Kali Tidak Memenuhi Panggilan KPK
Nusron sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 7 Oktober 2026. Namun, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Penyidik kemudian menjadwalkan pemeriksaan ulang pada 15 Oktober 2026. Akan tetapi, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan karena sedang menjalankan perjalanan dinas ke luar negeri.
Ketika ditanya mengenai jadwal pemanggilan berikutnya, KPK menyampaikan bahwa tanggal pemeriksaan ketiga belum ditentukan. Pihak lembaga antirasuah tersebut menyatakan akan memberikan informasi kepada publik apabila jadwal baru telah ditetapkan.
“Untuk jadwal pemanggilan Pak NW, nanti kami update jika memang sudah ada pemanggilan kembali. Dan tentu semua proses hukum yang berjalan di KPK, kami selalu sampaikan secara terbuka,” kata Budi.
Kasus Suap HGB Summarecon Masih Didalami KPK
Perkara yang turut menyeret nama Nusron ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan sertifikat HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat Kementerian ATR/BPN dan pihak swasta.
Delapan tersangka tersebut meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Selain itu, terdapat empat pihak swasta yang turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.
KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Penyidik masih mendalami keterkaitan berbagai pihak dalam perkara tersebut guna mengungkap keseluruhan konstruksi kasus.
You must be logged in to post a comment Login