Kapolri Ungkap Listyo Sigit Diduga Jadi Penerima Akhir Seluruh Hasil Penyadapan

NortonNews – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, terungkap bahwa Listyo diduga menjadi pihak terakhir yang menerima hasil-hasil penyadapan atau end user.

Suyudi menjelaskan secara terperinci perkembangan perkara tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pada kesempatan itu, ia menguraikan dugaan keterlibatan masing-masing tersangka dalam rangkaian tindakan penyadapan.

Dilansir dari detik.com – Menurut Suyudi, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga mempunyai tugas dan peran yang berbeda dalam perkara tersebut.

Adapun empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini adalah:

• Jenderal Listyo Sigit Prabowo
• Irjen Eko Hadi Santoso
• Irjen Slamet Uliandi
• Ahrie Sonta, yang telah diberhentikan dari Polri

Listyo Sigit Diduga Menjadi Penerima Akhir Hasil Penyadapan

Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga memberikan instruksi sekaligus menentukan pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan. Perintah tersebut disebut disampaikan secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp kepada mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri, Ahrie Sonta.

Selain diduga menentukan target, Listyo juga disebut sebagai penerima akhir seluruh hasil penyadapan. Dalam materi penyidikan, peran tersebut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Slamet Uliandi Diduga Menyetujui Penyadapan

Tersangka berikutnya adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi. Ia diduga berperan memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan.

Suyudi menjelaskan bahwa Slamet saat itu juga diduga menjabat sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Selain memberikan persetujuan, Slamet disebut meneruskan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Listyo dalam bentuk laporan harian dan laporan analisis.

Eko Hadi Santoso Diduga Menerima Perintah Penyadapan

Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima instruksi penyadapan dari Slamet Uliandi. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit.

Eko kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp untuk melakukan penyadapan terhadap target tertentu. Persetujuan itu disebut diberikan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

Ahrie Sonta Diduga Meneruskan Instruksi kepada Operator

Tersangka lainnya, Ahrie Sonta, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah langsung dari Listyo. Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melaksanakan penyadapan tanpa adanya permohonan dari penyidik.

Ahrie juga diduga menyampaikan laporan hasil penyadapan kepada Listyo. Selain itu, ia disebut memerintahkan seorang berinisial TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

Tidak hanya itu, Suyudi mengungkapkan bahwa Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara atau voice dan log. Ia juga disebut meminta agar grup WhatsApp yang berisi komunikasi terkait perintah penyadapan dibubarkan.

Suyudi kembali menegaskan bahwa keempat tersangka memiliki peran masing-masing dalam rangkaian dugaan penyadapan ilegal tersebut. Seluruh peran itu diungkap berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian.