YOGYAKARTA, NortonNews.com – Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Kapolda DIY), Irjen Pol Langgeng Purnomo, menduga kerusuhan yang terjadi di kawasan Malioboro dan sekitar Gedung DPRD DIY pada Selasa malam (10/11/2026) melibatkan kelompok massa yang bergerak secara terorganisasi. Dugaan tersebut muncul setelah ratusan orang tidak dikenal tiba-tiba melakukan tindakan anarkis ketika kegiatan demonstrasi memperingati Hari Pahlawan telah selesai dilaksanakan.
Langgeng menilai kemunculan kelompok tersebut tidak menunjukkan adanya gejala atau tanda-tanda yang berkaitan langsung dengan kegiatan demonstrasi mahasiswa sebelumnya. Menurutnya, situasi tersebut berbeda dengan aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung pada siang hingga sore hari karena demonstrasi sebelumnya dapat berjalan dengan tertib dan berakhir tanpa kericuhan.
Di lansir dari detikNews – Kamis (12/11/2026), Langgeng menyampaikan bahwa peristiwa tersebut merupakan kondisi yang tidak biasa atau anomali. Ia menduga terdapat pihak tertentu yang mengerahkan kelompok massa sehingga kerusuhan dapat terjadi secara tiba-tiba setelah situasi sebelumnya dinilai kondusif.
Kapolda DIY bahkan menggambarkan kejadian tersebut seperti Gunung Merapi yang tiba-tiba mengalami erupsi tanpa menunjukkan tanda-tanda sebelumnya. Perumpamaan itu digunakan untuk menjelaskan bagaimana kerusuhan muncul ketika tidak terlihat adanya persoalan yang dapat memicu tindakan anarkis secara langsung.
Menurut Langgeng, dugaan adanya pihak yang mengorganisasi massa menjadi salah satu hal yang harus diungkap oleh kepolisian. Ia menegaskan bahwa penyelidikan tidak hanya berfokus pada orang-orang yang melakukan perusakan, tetapi juga kemungkinan adanya pihak lain yang menggerakkan kelompok tersebut.
Peristiwa kerusuhan itu terjadi setelah rangkaian demonstrasi di sejumlah lokasi di Yogyakarta selesai dilaksanakan. Pada Selasa (10/11/2026), masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi penyampaian aspirasi di tiga titik, yaitu Gedung DPRD Provinsi DIY, Kantor Gubernur DIY atau Kepatihan, serta kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Langgeng menjelaskan bahwa seluruh kegiatan demonstrasi di ketiga lokasi tersebut berjalan dengan aman dan tertib. Bahkan, para peserta aksi telah menyelesaikan kegiatan sekitar pukul 19.00 WIB tanpa menimbulkan gangguan keamanan yang berarti.
Pihak kepolisian memberikan apresiasi kepada seluruh peserta demonstrasi karena mampu menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi selama dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.
Namun, kondisi berubah ketika ratusan orang yang identitas dan latar belakangnya belum diketahui secara pasti muncul di kawasan Gedung DPRD DIY. Kelompok tersebut kemudian melakukan tindakan perusakan terhadap sejumlah fasilitas umum dan bangunan.
Salah satu tindakan yang dilakukan adalah merusak bagian gerbang Gedung DPRD DIY. Selain itu, kelompok tersebut juga dilaporkan memecahkan kaca sebuah gerai anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di sekitar lokasi kejadian.
Aksi perusakan tersebut membuat situasi keamanan di kawasan Malioboro kembali menjadi perhatian aparat kepolisian. Padahal, sebelumnya kegiatan demonstrasi telah selesai dan kondisi wilayah tersebut mulai kembali normal.
Langgeng mengungkapkan bahwa pihak kepolisian sebenarnya telah memperoleh informasi intelijen mengenai kemungkinan munculnya aksi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi aparat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi di Yogyakarta.
Ia menyebutkan bahwa indikasi kerawanan tersebut memiliki kemiripan dengan peristiwa kericuhan yang pernah terjadi pada 28 Oktober 2026. Oleh karena itu, kepolisian telah melakukan sejumlah langkah antisipasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh provokasi.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala desa dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut bertujuan memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan Malioboro, agar tidak ikut terlibat dalam situasi yang dapat memicu konflik.
Kepolisian mengkhawatirkan adanya pihak yang sengaja memancing reaksi masyarakat sehingga kerusuhan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Karena itu, warga diminta tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh tindakan kelompok yang tidak bertanggung jawab.
Untuk menangani peristiwa tersebut, Polda DIY mengerahkan sebanyak 858 personel kepolisian. Personel tersebut disiapkan untuk melakukan pengamanan, pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan.
Dalam proses penanganan awal, polisi mengamankan sebanyak 136 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, Langgeng menegaskan bahwa orang-orang yang diamankan tersebut belum tentu seluruhnya merupakan pelaku perusakan.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui keterlibatan masing-masing individu berdasarkan bukti dan informasi yang ditemukan di lapangan. Kepolisian harus memastikan apakah seseorang benar-benar terlibat dalam tindakan pidana atau hanya berada di sekitar lokasi ketika kerusuhan berlangsung.
Dari hasil penanganan awal, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindakan anarkis. Barang-barang tersebut antara lain bom molotov, senjata tajam, petasan, serta benda lain yang berpotensi digunakan untuk mengganggu keamanan.
Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian utama penyidik karena penggunaan benda berbahaya dalam kegiatan kerumunan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan masyarakat maupun petugas. Oleh sebab itu, barang bukti yang ditemukan perlu diperiksa untuk mengetahui hubungan antara benda tersebut dengan tindakan perusakan yang terjadi.
Kapolda DIY juga menjelaskan bahwa orang-orang yang diamankan tidak seluruhnya berasal dari wilayah Yogyakarta. Beberapa di antaranya diketahui berasal dari daerah lain, termasuk Magelang dan Klaten, Jawa Tengah.
Selain itu, berdasarkan pemeriksaan awal, mayoritas orang yang diamankan bukan berasal dari kalangan mahasiswa. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kepolisian membedakan kelompok yang melakukan kerusuhan dengan peserta demonstrasi yang sebelumnya menyampaikan aspirasi secara tertib.
Langgeng menegaskan bahwa kegiatan demonstrasi mahasiswa telah selesai sebelum kelompok yang diduga melakukan kerusuhan muncul. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak langsung menyamakan seluruh orang yang berada di lokasi dengan peserta aksi penyampaian pendapat sebelumnya.
Meski demikian, kepolisian tetap harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan identitas, latar belakang, serta peran setiap orang yang diamankan. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan perkara tidak dilakukan berdasarkan dugaan semata, melainkan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kapolda juga menyampaikan bahwa hingga saat memberikan keterangan, pihaknya masih berupaya mengungkap identitas pelaku utama dan pihak yang diduga mengorganisasi kerusuhan. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian karena penyelidikan tidak cukup hanya dengan mengamankan orang-orang yang berada di lokasi kejadian.
Penyidik perlu mengetahui bagaimana kelompok tersebut terbentuk, apakah terdapat komunikasi atau koordinasi sebelumnya, serta apa tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan perusakan. Apabila ditemukan bukti adanya pihak yang mengerahkan massa, informasi tersebut juga akan menjadi bagian dari pengembangan penyelidikan.
Kasus ini menjadi perhatian karena terjadi setelah kegiatan demonstrasi yang berlangsung secara damai. Perbedaan waktu antara berakhirnya aksi penyampaian aspirasi dan munculnya kelompok yang melakukan perusakan menjadi salah satu dasar Kapolda DIY menduga adanya pola pengerahan massa.
Di sisi lain, kepolisian tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar penanganan kerusuhan tidak mengganggu hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sehingga tindakan pengamanan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan terhadap masyarakat.
Pemeriksaan terhadap 136 orang yang diamankan juga menjadi bagian penting untuk menentukan siapa saja yang memiliki keterlibatan langsung dalam peristiwa tersebut. Polisi perlu memisahkan antara orang yang diduga melakukan tindak pidana, pihak yang hanya berada di lokasi, serta individu yang tidak memiliki hubungan dengan kerusuhan.
Dengan demikian, proses penyelidikan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penyebab kerusuhan yang terjadi di kawasan Malioboro dan Gedung DPRD DIY. Kepolisian juga diharapkan mampu mengungkap apakah benar terdapat pihak yang mengorganisasi kelompok tersebut serta motif di balik tindakan perusakan fasilitas umum.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan masyarakat diharapkan terus menjaga komunikasi agar situasi Yogyakarta tetap kondusif. Masyarakat juga diminta tidak mudah menerima informasi yang belum terverifikasi, terutama kabar yang dapat memicu kesalahpahaman maupun memperbesar ketegangan.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap berjalan berdampingan dengan tanggung jawab menjaga ketertiban umum. Setiap bentuk aspirasi masyarakat perlu mendapatkan ruang yang aman, sementara tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas publik harus ditangani berdasarkan hukum yang berlaku.
Hingga proses penyelidikan selesai, dugaan mengenai adanya kelompok yang terorganisasi masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Polda DIY menyatakan akan terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan keamanan masyarakat di wilayah Yogyakarta tetap terjaga.
You must be logged in to post a comment Login